Ancaman El Nino, Dunia Usaha Hadapi Risiko Kerugian Berantai

Sebanyak 57,9 persen pelaku usaha terdampak bencana alam sehingga penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah menjadi kebutuhan mendesak.

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai ketahanan usaha terhadap bencana harus menjadi prioritas di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. Hasil survei Kadin menunjukkan bencana alam tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga menekan penjualan dan rantai pasok, sehingga kesiapan pemerintah dalam mencegah dan merespons bencana menjadi semakin penting.

Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengatakan dunia usaha masih menghadapi tekanan akibat bencana alam, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta cuaca ekstrem.

"Ketahanan usaha terhadap bencana itu harus kita prioritaskan karena sampai awal tahun depan kita masih akan mengalami tekanan bencana alam terkait dengan dampak fenomena El Nino," ujar Fakhrul, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (22/10).

Survei yang dilaksanakan pada 14–30 September 2026 itu melibatkan 330 anggota Kadin di 28 provinsi, dengan cakupan beragam skala usaha dan sektor industri. Hasilnya, sebanyak 57,9 persen responden menyatakan kegiatan bisnis mereka terdampak langsung oleh bencana alam dalam 12 bulan terakhir.

Karhutla dan kabut asap menjadi gangguan yang paling banyak disebut, yakni 13 persen, disusul anomali cuaca ekstrem sebesar 10,9 persen. Sektor pertanian, real estate, dan konstruksi tercatat mengalami dampak paling serius.

Dampak bencana juga merembet ke biaya dan pendapatan perusahaan. Sebanyak 13,5 persen responden mengeluhkan kenaikan biaya operasional, sedangkan 11,8 persen melaporkan penurunan penjualan. Gangguan pada rantai pasok dan jalur logistik nasional turut menjadi persoalan, sebagaimana disampaikan 10,8 persen responden.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerugian bencana tidak berhenti pada kerusakan lahan atau infrastruktur. Ketika transportasi terganggu dan distribusi barang tersendat, biaya usaha meningkat, aktivitas produksi melambat, dan pendapatan pelaku usaha maupun masyarakat ikut tertekan.

Dalam survei tersebut, kebutuhan terbesar pelaku usaha terhadap dukungan pemerintah adalah sistem peringatan dini, yang dipilih 22,4 persen responden. Berikutnya, 18,6 persen mengharapkan perlindungan dan pemulihan infrastruktur, transportasi, serta jalur logistik. Kebutuhan lain mencakup bantuan modal kerja, relaksasi kredit, dan bantuan darurat yang tepat waktu.

"Kalau peringatan dininya tidak baik, maka pelaku usaha akan sulit untuk mengantisipasi," kata Fakhrul.

Investasi Ekonomi

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dampak ekonomi karhutla dapat jauh melampaui nilai lahan atau hutan yang terbakar. Kabut asap, misalnya, berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan dan biaya kesehatan, menghambat kegiatan sekolah, menurunkan produktivitas pekerja, serta mengganggu penerbangan dan perdagangan.

"Awalnya mungkin kebakaran lahan. Setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah," ujarnya.

Karena itu, pencegahan bencana semestinya dipandang sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar pengeluaran pemerintah. Fakhrul menilai kapasitas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus diperkuat sesuai peningkatan risiko, dengan prioritas pada pemantauan, peringatan dini, personel, logistik, pemeliharaan peralatan, serta koordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah.

Namun, besarnya anggaran saja tidak cukup. Efektivitasnya ditentukan oleh kesiapan sarana, kecepatan respons, dan kemampuan mencegah bencana meluas sebelum kerugian membesar. Tanpa langkah tersebut, biaya penanganan setelah bencana berpotensi jauh lebih besar daripada investasi untuk mengantisipasinya.