Upaya Russia Gantikan Dollar AS dengan Yuan Gagal, Dedolarisasi Kehilangan Momentum

» Kontrol modal ketat Beijing berpotensi menjebak negara mitra dalam ketidakpastian likuiditas valuta asing.

JAKARTA - Ambisi Russia menggantikan dollar Amerika Serikat (AS) dengan yuan Tiongkok, sebagai mata uang utama dalam pembayaran perdagangan internasional mulai kehilangan momentum. Tekanan sanksi sekunder AS membuat penggunaan yuan dalam transaksi ekspor Russia merosot, sekaligus memperlihatkan bahwa upaya melepaskan ketergantungan terhadap dollar (dedolarisasi) tidak cukup hanya dengan mengalihkan transaksi ke mata uang negara mitra.

Dilansir dari Traders Union, porsi yuan dalam pembayaran ekspor Russia turun menjadi 22 persen tahun ini, atau sekitar separuh dari posisi puncaknya pada pertengahan 2024. Penurunan tersebut menyusul pengetatan sanksi sekunder AS pada Juni 2024 yang mendorong sejumlah bank Tiongkok menahan atau mengembalikan pembayaran terkait Russia.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa dedolarisasi menghadapi tantangan struktural, termasuk keterbatasan likuiditas, akses perbankan internasional, dan kepercayaan pelaku pasar. Padahal, hubungan perdagangan Russia dan Tiongkok masih terjaga pada tingkat tinggi.

Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai kegagalan Rusia mengandalkan yuan membuktikan bahwa dedolarisasi membutuhkan likuiditas pasar keuangan yang terbuka dan sistem pembayaran yang kuat, bukan sekadar langkah politik untuk menghindari sanksi Barat.

Bagi Indonesia, realitas tersebut menjadi alasan untuk tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap satu mata uang non-dolar. Karena itu, instrumen Local Currency Transactions (LCT) bilateral yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) dinilai lebih rasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Badiul, eksportir domestik juga harus mewaspadai risiko pembayaran berlapis yang berpotensi meningkatkan biaya transaksi akibat keterbatasan perbankan Tiongkok dalam memproses pembayaran terkait Russia.

“Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia tetap memerlukan jangkar yang stabil tanpa pengalihan ekstrem ke yuan. Kontrol modal ketat Beijing berpotensi menjebak negara mitra dalam ketidakpastian likuiditas valuta asing,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah perlu memperluas penggunaan LCT sekaligus mendiversifikasi pasar ekspor agar sektor riil tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan negara lain. Ketahanan fiskal dan stabilitas penerimaan negara juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik terhadap perdagangan dan investasi.

Risiko Transaksi

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Wijaya Kusuma (UWKS) Surabaya, Ermatry Hariani, mengatakan pengalaman Russia memberikan pelajaran bahwa penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional tidak cukup hanya ditopang oleh peningkatan hubungan dagang.

Stabilitas mata uang, kepercayaan pelaku usaha, likuiditas pasar, dan akses terhadap sistem keuangan internasional turut menentukan keberhasilan diversifikasi mata uang.

“Mengurangi kebergantungan terhadap dollar AS memang penting, tetapi bukan berarti seluruh transaksi kemudian dialihkan ke yuan. Kita harus membangun sistem yang memungkinkan penggunaan berbagai mata uang secara seimbang, sesuai kebutuhan perdagangan dan kepentingan nasional,” katanya.

Menurut Ermatry, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional melalui perluasan kerja sama penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal. Namun, langkah tersebut harus diikuti penguatan pasar keuangan domestik, likuiditas rupiah, serta kepercayaan investor internasional.

Semakin banyak transaksi ekspor-impor yang dapat diselesaikan menggunakan rupiah dan mata uang negara mitra, semakin besar peluang mengurangi kebutuhan konversi melalui dollar AS. Dengan demikian, biaya transaksi dapat ditekan dan risiko gejolak nilai tukar dolar terhadap pelaku usaha bisa dikurangi.

Dampak Perdagangan

Di sisi lain, ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengingatkan pembatasan transaksi terkait Russia oleh sejumlah bank Tiongkok berpotensi memperlambat pembayaran ekspor dan impor Indonesia dengan Russia, terutama bagi perusahaan yang menggunakan bank-bank terdampak.

Eksportir Indonesia berisiko menunggu lebih lama untuk menerima pembayaran apabila bank meminta pemeriksaan tambahan. Sementara itu, importir yang harus beralih ke bank lain atau menggunakan rubel perlu memperhitungkan tambahan biaya transaksi dan risiko perubahan kurs.

Kementerian Perdagangan mencatat nilai perdagangan Indonesia-Russia mencapai 4,8 miliar dollar AS pada 2025. Besarnya dampak hambatan pembayaran, kata Aditya, bergantung pada seberapa banyak perusahaan Indonesia yang menggunakan jalur transaksi tersebut dan kemudahan mereka beralih ke bank lain.

Jika hambatan pembayaran berlangsung berulang, perusahaan berpotensi mencari pemasok maupun pembeli dari negara lain.