RUU Perampasan Aset Harus Pastikan Dana Korban Kembali

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus memastikan dana korban pidana kembali.

Rano menilai penanganan perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban, harus menjangkau pemulihan hak masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, kepastian mengenai pengembalian aset perlu dibangun sejak proses penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

“Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak. Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan,” ucapnya.

Legislator dari komisi DPR yang membidangi hukum itu menekankan bahwa RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana perlu ditempatkan sebagai pelengkap mekanisme penegakan hukum yang ada.

Penguatan khusus terletak pada tata cara menjangkau dan memulihkan aset ketika mekanisme yang tersedia menghadapi hambatan.

Mekanisme Hukum

Ia menilai pembahasan harus menjaga fokus pada hukum acara dan prosedur pemulihan aset, dengan tetap mengutamakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. “Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada,” katanya.

Terkait mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), Rano menegaskan perlunya batas penerapan yang ketat. Kondisi subjek, jenis tindak pidana, jenis aset, serta batas nilai aset harus dirumuskan secara jelas.

Menurutnya, mekanisme tersebut diarahkan untuk keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

Penggunaan mekanisme tersebut tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sepanjang masih dimungkinkan menurut hukum.

Ia turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan dalam mekanisme tersebut.

Menurutnya, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta akses korban dan pihak yang berhak terhadap upaya hukum juga perlu dipastikan. Dengan demikian, proses pemulihan tidak menimbulkan kerugian atau sengketa baru bagi pihak yang memiliki hak secara sah.

“Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya,” ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) Saaqib Faiz Baarrffan mengatakan RUU tentang Perampasan Aset sebaiknya mengatur agar terbuktinya satu tindak pidana tidak berarti seluruh kekayaan seseorang otomatis dapat dirampas.

Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus menentukan aset mana yang dapat dikenakan perampasan berdasarkan ketentuan. Kepastian itu, kata dia, penting bagi masyarakat, termasuk keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas aset tersebut.

“Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas,” kata Saaqib saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi.

Untuk itu, dia meminta agar perampasan aset lebih mengutamakan conviction-based atau kepastian hukum terlebih dahulu, yang artinya perampasan aset didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Apabila seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana, menurut dia, jalur itulah yang seharusnya diutamakan. Dengan demikian, menurut dia, kesalahan seseorang harus dibuktikan dan dasar hukum untuk merampas asetnya juga ­harus jelas. Ant/S-2