Sekjen PBB Desak Diakhirinya Ketergantungan Bahan Bakar Fosil

ANTALYA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, pada Rabu (11/11) melontarkan kritik keras terhadap lobi minyak dan gas. Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir dalam KTT iklim COP31, Guterres menegaskan bahwa bahan bakar fosil harus bernasib sama seperti dinosaurus.

Perundingan COP31 yang berlangsung selama dua minggu resmi dimulai di Turki pekan ini. Pemerintah berbagai negara kini berada di bawah tekanan untuk segera menangani perubahan iklim, menyusul serangkaian peristiwa ekstrem sepanjang tahun ini, mulai dari gelombang panas yang menyengat serta kebakaran hutan di Eropa, hingga banjir mematikan di Nepal.

"Kenyataan pahitnya adalah krisis iklim bergerak lebih cepat daripada upaya kita untuk mengatasinya," ujar Guterres di hadapan puluhan pemimpin dunia yang berkumpul di Kota Antalya, Turki, untuk mengikuti rangkaian pidato dari para kepala negara dan pemerintahan selama dua hari.

Namun, tidak banyak terobosan besar yang diharapkan dari perundingan COP31 yang akan berlangsung hingga 20 November ini. Saat ini, berbagai negara tengah bergulat dengan guncangan harga minyak serta ketegangan geopolitik yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta invasi Russia ke Ukraina.

Sejak tercapainya kesepakatan pada tahun 2023 untuk mulai beralih dari bahan bakar fosil, negara-negara di dunia masih kesulitan untuk memajukan tujuan tersebut dalam konferensi tahunan PBB ini.

"Bahan bakar fosil harus bernasib sama seperti dinosaurus. Tetapi hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dinosaurus tidak memiliki kelompok pelobi, sedangkan bahan bakar fosil memilikinya," kata Guterres, seraya mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan luar biasa yang diperoleh perusahaan-perusahaan minyak.

"Strategi mereka sederhana: Memutarbalikkan fakta ilmiah, menunda kebijakan, menunda tindakan, dan menunda pertanggungjawaban. Sudah saatnya kita menghentikan kebiasaan ini dan mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil," tegas Guterres yang disambut dengan tepuk tangan meriah.

Pemimpin Tak Hadir

Guterres, yang menjadikan perjuangan melawan perubahan iklim sebagai isu utama sejak menjabat pada tahun 2017, menghadiri COP terakhirnya sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Desember.

Sejumlah tokoh penting tidak hadir dalam COP31 dan hanya Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, yang menjadi satu-satunya pemimpin dari negara G7 yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato dalam KTT tersebut.

"Sejak awal tahun ini, isu perubahan iklim telah menghilang dari pidato maupun dokumen para pemimpin dunia," ujar Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, kepada para pemimpin negara lainnya.

"Kita justru lebih banyak membahas persenjataan dan tarif dibandingkan kelangsungan hidup generasi mendatang," imbuh dia.

Sementara ketua Uni Eropa, Ursula von der Leyen, akan hadir di Antalya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, justru memilih untuk tidak hadir. Hal ini terjadi karena COP31 kali ini bertepatan dengan pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Irlandia pada Kamis (12/11).

Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan mitranya dari Jepang, Sanae Takaichi, juga tidak tercantum dalam daftar kehadiran terbaru. Begitu pula Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga memilih untuk absen.

Presiden AS, Donald Trump, yang pernah menarik AS keluar dari Perjanjian Paris dan tidak lagi mengirimkan perwakilan ke perundingan iklim sejak terpilih kembali pada tahun 2024, juga tidak menghadiri pertemuan puncak ini.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang memang jarang menghadiri konferensi COP, akan diwakili oleh Wakil Presiden Han Zheng.

AS dan Tiongkok merupakan ekonomi terbesar di dunia sekaligus penyumbang emisi penyebab pemanasan global terbesar.

Sebagai tuan rumah KTT Iklim, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan bahwa dunia memerlukan transisi energi yang adil sekaligus yang mempertimbangkan ketahanan energi serta kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda di setiap negara. AFP/I-1