Kepala Bakom RI Sebut Pengguna Hasil Sadapan Tengah Ditelusuri

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tengah menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan yang diduga dilakukan tersangka Jenderal Polisi LSP dan sejumlah petinggi Polri lainnya.

“Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (11/11).

Syahganda mengungkapkan, pekan lalu dipanggil Presiden selama dua jam di kediaman Presiden untuk membahas situasi terkini setelah penyadapan.

Menurut dia, Presiden merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu oleh penyadapan tersebut.

Pemerintah juga sudah mengumumkan tindakan itu mengarah ke makar. Syahganda juga menyampaikan bahwa hubungan Presiden dengan kelompok yang dekat dengan LSP ikut terganggu.

Dia menjelaskan, kasus itu bukan persoalan hukum biasa karena menyangkut keselamatan Presiden yang berarti keselamatan negara lantaran Presiden adalah simbol negara.

Presiden, lanjutnya, sudah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan pejabat lain. Lembaga-lembaga itu tidak harus masuk tim hukum yang dibentuk Polri, tetapi punya kemampuan intelijen untuk melacak apakah isi percakapan yang disadap berkaitan dengan kekuatan politik yang ada selama ini.

“Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang,” tutur Syahganda.

Polri Pecat AS

Sebelumnya, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus dugaan penyadapan illegal.

“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11).

Selain sanksi administratif, AS juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Isir mengatakan, AS diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. “(AS) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.

Atas perbuatannya, AS disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Atas putusan PTDH tersebut, AS menyatakan banding. “Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” kata Isir. Ant/S-2