200 Pengembang Perumahan di Bekasi Belum Serahkan PSU, Pemkab Gandeng Kejaksaan

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggandeng kejaksaan untuk  mendorong  pengembang perumahan atau developer  segera menyerahkan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) agar bisa  dipergunakan untuk  pembangunan fasilitas sosial serta umum.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan penyerahan PSU merupakan kewajiban setiap pengembang kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Karena itu, Disperkimtan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mendorong para pengembang yang belum menyelesaikan proses serah terima agar segera melakukannya," katanya di Cikarang, Rabu (11/11).

Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah dengan menggandeng Seksi perdata dan tata usaha negara (Datun) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi guna memberikan pendampingan sekaligus mendorong percepatan penyerahan PSU.

Kolaborasi bersama kejaksaan dinilai menjadi langkah strategis pemerintah daerah agar semakin banyak pengembang yang segera memenuhi kewajiban menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum atau fasos/fasum.

Chaidir menyatakan proses penyerahan PSU turut melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengukuran lahan. Sinkronisasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar proses administrasi dan teknis serah terima dapat dituntaskan.

"Pengukuran lahan ada di BPN sehingga kami harus melakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait. Jadi, tidak bisa hanya pemerintah daerah dan pengembang saja, tetapi ada faktor eksternal lain yang juga harus di kolaborasikan dalam rangka percepatan serah terima PSU," jelasnya.

Berdasarkan data, dari total 360 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, 160 pengembang telah menyelesaikan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Sementara itu, sejumlah pengembang lain masih dalam proses penyelesaian.

"Kurang lebih ada 160 yang sudah menyerahkan dan itu pun masih ada banyak yang sedang berproses. Jadi, kami terus berupaya mendorong percepatan serah terima PSU. Ini merupakan lonjakan yang harus diapresiasi sebab proses penyerahan tidak semudah yang kita bayangkan karena kita mengambil alih aset pengembang baik berupa sarana, prasarana maupun utilitas," katanya.

Pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kejaksaan Negeri, BPN serta para pengembang untuk menuntaskan penyerahan PSU di Kabupaten Bekasi agar fasilitas itu dapat dikelola dan dipelihara secara optimal oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.