Optimalkan APBN agar Daya Beli Terjaga dan Redam Gejolak Ekonomi Global

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dioptimalkan sebagai peredam guncangan ekonomi global atau shock absorber, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang aktivitas usaha di tengah meningkatnya tekanan eksternal.

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Y Sri Susilo, mengatakan perlindungan sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Ketika harga kebutuhan pokok naik, rumah tangga berpendapatan rendah harus menyisihkan lebih banyak penghasilannya untuk belanja sehari-hari. Bantuan yang tepat sasaran dan disalurkan tepat waktu bisa membantu mereka mempertahankan daya beli,” kata Susilo.

Menurut dia, belanja pemerintah juga dapat menopang kegiatan usaha ketika permintaan melemah. Karena itu, ketepatan waktu realisasi anggaran menjadi penting agar program pemerintah memberikan dampak saat rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi.

Namun, Susilo mengingatkan besaran dan durasi dukungan fiskal harus disesuaikan dengan tingkat tekanan yang dihadapi. Ketika kondisi ekonomi membaik, pemerintah perlu kembali menjaga ruang fiskal agar APBN tetap memiliki kapasitas untuk menghadapi guncangan berikutnya.

Redam Pelambatan

Pandangan serupa disampaikan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti. Dia menegaskan APBN memang seharusnya berfungsi sebagai instrumen counter cyclical, yakni meredam dampak perlambatan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat.

Esther mencontohkan konflik geopolitik Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dari 60 dollar AS menjadi 100 dollar AS per barel. Dalam kondisi tersebut, APBN perlu dimanfaatkan untuk memitigasi dampak negatif kenaikan harga energi terhadap perekonomian domestik.

“Caranya dengan memberikan berbagai insentif agar ekonomi tidak jatuh menjadi resesi,” ujarnya.

Selain menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, Esther menilai kebijakan fiskal juga perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah dapat memberikan insentif guna mendorong investasi energi terbarukan sehingga ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil berkurang.

Insentif juga diperlukan untuk mendorong pembangunan kilang minyak (refinery) agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor produk minyak.

Menurut Esther, Indonesia memiliki sumber minyak mentah yang berpotensi diolah di dalam negeri. Dengan penguatan kapasitas pengolahan, kebutuhan energi domestik dapat dipenuhi lebih optimal, bahkan membuka peluang ekspor.

Sebelumnya, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Herman Saheruddin, menyatakan APBN secara konsisten berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi global, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.