PBB Desak Dunia Segera Kejar Target Keanekaragaman Hayati

ANKARA - Kemajuan dunia dalam mencapai 23 target yang bertujuan menghentikan dan membalikkan laju kehilangan keanekaragaman hayati pada 2030 tengah menjalani peninjauan global pertama dalam konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibuka pada Senin (19/10) di Yerevan, Armenia.

Pertemuan ke-17 Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD COP17) akan berlangsung hingga 30 Oktober dengan tema “Taking Action for Nature” atau “Bertindak untuk Alam”.

Pertemuan tersebut menandai titik tengah antara pengesahan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal pada 2022 dan tenggat pencapaiannya pada 2030.

Laporan terbaru PBB yang dirilis saat konferensi dibuka menunjukkan bahwa hampir 90 persen negara pihak telah menetapkan target keanekaragaman hayati nasional dan lebih dari 70 persen telah menyampaikan laporan kemajuan. Namun, kurang dari separuh target nasional yang dinilai oleh pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat untuk tercapai.

Perundingan di Yerevan akan berfokus pada percepatan pelaksanaan, mobilisasi pendanaan, penguatan panduan ilmiah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal.

“Tujuan utama pertemuan ini dapat dirumuskan sebagai penilaian ulang terhadap apa yang telah dilakukan sejauh ini, penentuan langkah yang perlu dilakukan selanjutnya, serta penataan kembali bidang-bidang yang kemajuannya masih belum memadai,” kata Profesor Dogan Yasar, anggota kelompok kerja lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim pada Akademi Ilmu Pengetahuan Turkiye, kepada Anadolu.

Yasar mengatakan langkah selanjutnya adalah menerjemahkan komitmen nasional menjadi tindakan konkret melalui mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat.

Salah satu komitmen paling dikenal dalam kerangka kerja tersebut adalah target 30x30, yang menyerukan agar sedikitnya 30 persen wilayah daratan, perairan pedalaman, kawasan pesisir, dan lautan dunia dilindungi secara efektif pada 2030.

Target tersebut tidak hanya mencakup penetapan kawasan lindung secara resmi. Kawasan-kawasan itu juga harus dikelola secara efektif, terhubung secara ekologis, dan dikelola secara adil dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Data Protected Planet yang dirilis pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa kawasan lindung dan langkah konservasi efektif lainnya mencakup sekitar 18,7 persen wilayah daratan dan perairan pedalaman serta 10 persen lautan dunia.

Kesenjangan perlindungan di wilayah laut masih sangat lebar. Sebanyak 23,09 persen perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional telah dilindungi atau dikonservasi, sedangkan di wilayah yang berada di luar yurisdiksi nasional, angkanya hanya 1,45 persen.

Target lainnya mencakup pemulihan ekosistem yang terdegradasi serta pengurangan subsidi yang merugikan lingkungan sedikitnya 500 miliar dollar AS setiap tahun.

Yasar mengatakan kebijakan keanekaragaman hayati dan iklim tidak dapat dipisahkan karena hutan, lahan basah, lautan, dan tanah menyimpan karbon sekaligus menopang ketersediaan pangan, air, dan mata pencaharian masyarakat.

“Memastikan ketersediaan air bersih bagi ekosistem harus menjadi prioritas,” katanya. “Ketika air bersih tersedia, ekosistem yang sehat akan berkembang dan hal ini berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati.”