Jaga Rupiah Tetap Stabil, Pemerintah Diminta Tahan Modal Asing

Jakarta - ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja mengatakan pemerintah perlu memastikan investor yang telah masuk ke pasar domestik tetap bertahan dan melakukan reinvestasi guna menjaga aliran modal asing sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut Enrico, kebijakan investasi perlu diarahkan untuk mempertahankan investor yang sudah beroperasi di Indonesia agar kembali menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif yang tepat.

“Jadi semua kebijakan investasi perlu menjaga investasi mereka, supaya neraca primer surplus, seperti policy yang dapat memberikan insentif," kata Enrico dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (16/9).

Dalam diskusi bertajuk "Reclaiming Global Trust: Indonesia's Investment Agenda for a Volatile World", Enrico mengatakan kemampuan mempertahankan investasi yang sudah masuk menjadi penting untuk menjaga kesinambungan aliran modal ke Indonesia. Aliran modal tersebut pada akhirnya dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

Ia memberikan gambaran bahwa terdapat sekitar 9 miliar dolar AS yang kembali ke negara asal dalam bentuk pembayaran dan dividen dari hasil investasi di Indonesia. Menurut dia, apabila kebijakan reinvestasi dirancang secara tepat, dana tersebut berpotensi kembali menjadi aliran modal masuk sehingga dapat memperbaiki neraca pendapatan primer Indonesia.

“Jadi itu juga akan memperkuat kepercayaan mengenai investasi di Indonesia. Kita juga bisa memperkuat global trust,” ujar dia.

Enrico menilai kemampuan menarik kembali investasi dari investor yang telah beroperasi di Indonesia penting untuk menjaga keberlanjutan investasi, memperkuat fundamental ekonomi domestik, serta menopang stabilitas rupiah.

Sejalan dengan itu, Head of Corporate Banking UOB Indonesia Edwin Kadir menilai stimulus untuk mendorong reinvestasi diperlukan agar investor memiliki keyakinan terhadap prospek pertumbuhan bisnis mereka di Indonesia.

"Perlu adanya stimulus untuk reinvestasi karena sebagai investor mereka mau yakinkan pihak luar bahwa usaha di domestik ini akan tumbuh lagi, akan meyakinkan lagi," ujarnya.

Menurut Edwin, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya menciptakan daya tarik bagi investor baru, tetapi juga harus memberikan kepastian dan prospek pertumbuhan bagi investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

Ia mengatakan potensi investasi di Indonesia masih besar karena fundamental ekonomi yang dinilai kokoh dan iklim investasi yang terus membaik. Dari sisi perbankan, UOB juga memperoleh ruang gerak yang memadai dari regulator dan pemerintah sehingga dapat optimal dalam menyalurkan kredit.

“Dari sisi investasi, kita terus mendorong investor-investor untuk berinvestasi di Indonesia, kami kerja sama dengan BKPM/Kementerian Investasi untuk memasarkan peluang-peluang yang ada,” kata dia pula.

Kebijakan Fiskal Perlu Terukur

Di sisi lain, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai Menteri Keuangan Suahasil Nazara perlu membuat kebijakan fiskal lebih mudah dibaca dan diprediksi oleh pasar. Menurut dia, kepastian arah kebijakan fiskal turut penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Fakhrul mengatakan terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Menteri Keuangan, salah satunya memastikan setiap instrumen ekonomi negara menjalankan fungsinya secara optimal.

“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar dia.

Ia mencontohkan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang perlu mempertimbangkan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).

Selain itu, setiap kebijakan perlu memiliki target yang jelas. Menurut Fakhrul, pemerintah perlu membedakan instrumen, target, dan tujuan akhir suatu kebijakan agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara terukur.

“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya.

Fakhrul juga menilai pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan perlu memperkuat koordinasi dengan BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, serta lembaga pemerintah lainnya.

Menurut dia, keseimbangan anggaran juga perlu dilihat lebih luas dari sekadar besaran defisit. Menteri Keuangan tetap perlu menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas batas defisit, tetapi kualitas APBN tidak cukup dinilai dari seberapa kecil angka defisit.

“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” kata Fakhrul.

Fakhrul menambahkan strategi perpajakan perlu berjalan seiring dengan formalisasi ekonomi. Pekerjaan rumah Menteri Keuangan bukan hanya meningkatkan rasio pajak (tax ratio), tetapi juga membangun strategi perpajakan yang mampu mendorong penerimaan negara.

“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar dia.