Gempa NTT Jadi Alarm, TII Dorong Manajemen Bencana Antisipatif

Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute (TII) Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengusulkan agar manajemen bencana di Indonesia beralih dari pendekatan reaktif menjadi antisipatif, responsif, dan kolaboratif.

Menurut Natasya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/9), perubahan pendekatan tersebut diperlukan agar bantuan dan perlindungan bagi masyarakat dapat disiapkan sebelum dampak terburuk bencana terjadi.

"Pada akhirnya, gempa NTT harus menjadi momentum untuk mengubah cara Indonesia mengelola bencana dari reaktif menjadi antisipatif dan responsif, serta kolaboratif," kata dia.

Natasya menilai gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa persoalan penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan besarnya ancaman, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam menyediakan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Ia mengatakan pascagempa, ketersediaan air minum, air bersih, dan bahan makanan di pengungsian dilaporkan menipis sehingga warga kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.

Kondisi tersebut, kata dia, semakin berat bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan berbeda dalam memperoleh layanan kesehatan, informasi evakuasi, maupun bantuan.

"Kelompok yang sejak awal memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, mobilitas, layanan kesehatan, maupun sumber daya akan menghadapi risiko yang lebih besar ketika sistem penanganan bencana belum dirancang secara inklusif," ujarnya.

Natasya menjelaskan aksi antisipatif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum dampak terburuk bencana terjadi berdasarkan prakiraan atau analisis risiko.

Menurut dia, pendekatan tersebut perlu diperkuat dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui penyediaan data mengenai kebutuhan kelompok rentan di wilayah berisiko bencana.

Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menyiapkan stok bantuan, perlengkapan kesehatan reproduksi, kebutuhan bayi, ibu hamil dan ibu menyusui, serta alat bantu mobilitas sebelum bencana terjadi.

Selain itu, Natasya mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan simulasi bencana agar warga memahami rute evakuasi, pusat rujukan pelayanan kesehatan, serta lokasi pengungsian.

Informasi peringatan dini juga perlu dipastikan dapat dipahami dan ditindaklanjuti masyarakat, termasuk melalui sosialisasi aplikasi risiko bencana seperti Info BMKG.

People-centered

Peneliti kebencanaan dari Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gusti Ayu Surtiari mendorong pendekatan yang menempatkan kebutuhan, kesejahteraan, dan pengalaman manusia (people-centered) dalam penanganan masyarakat terdampak bencana.

Dalam diskusi kebencanaan yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis, Ayu mengatakan penanganan bencana yang semula berfokus pada pemberian bantuan perlu mulai bergeser menjadi fasilitasi pemulihan.

"Memfasilitasi artinya mempertimbangkan apa kebutuhan mereka, bagaimana karakteristik mereka. Seperti itulah seharusnya kita menyediakan hunian sementara, karena tidak hanya tempat berteduh tapi bagaimana tempat itu mereka akan melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan background dan kebutuhan mereka," katanya.

Ayu menjelaskan pendekatan people-centered bertujuan mempercepat proses pemulihan sekaligus membangun kondisi yang lebih baik pada masa mendatang.

"Sebenarnya ini artinya adalah beyond dari pembangunan fisik atau infrastruktur fisik. Kalau kita benar-benar menjalankan people-centered ini sebenarnya akan lebih banyak memudahkan semua pihak, termasuk juga pemerintah akan bisa melakukan efisiensi dan penghematan yang cukup signifikan," ujarnya.