Jerman-Prancis Desak Uni Eropa Buat Instrumen Dagang Baru

ISTANBUL - Prancis dan Jerman menyerukan instrumen perdagangan baru dari Uni Eropa karena sarana yang ada saat ini tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sistem perdagangan blok tersebut.

Dalam surat bersama untuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz menggambarkan bahwa Uni Eropa sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Macron dan Merz mengatakan sistem perdagangan berbasis aturan telah sangat terpengaruh oleh pemanfaatan perdagangan sebagai senjata (weaponization of trade), praktik-praktik yang mendistorsi pasar, serta ketidakseimbangan makroekonomi global.

"Semua ini merusak kesetaraan persaingan bagi perusahaan-perusahaan kami, posisi kami sebagai produsen industri utama yang berdaulat, serta kemampuan kami untuk berinovasi, yang berujung pada meningkatnya ketergantungan dan risiko geoekonomi," menurut surat itu.

Dengan semua alasan itu, Macron dan Merz perlu tindakan mendesak untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, melakukan diversifikasi, dan mengurangi risiko.​​​​​​​

Macron dan Merz juga menyambut baik upaya untuk memperkuat ketahanan dan daya saing Uni Eropa, serta menyerukan pemanfaatan penuh terhadap langkah-langkah pertahanan perdagangan yang sudah ada di blok tersebut.

"Namun, hal ini tidak lagi cukup," kata mereka, seraya menyerukan adanya kerangka kerja komprehensif untuk melengkapi perangkat yang ada dengan instrumen hukum baru secara efisien dan tanpa birokrasi berlebihan.

Instrumen pertama yang diusulkan itu untuk mengurangi ketergantungan Eropa, mengatasi konsentrasi rantai pasokan yang ada, serta mencegah munculnya konsentrasi baru.

Instrumen kedua untuk menangani kasus-kasus di mana negara-negara ketiga secara sengaja berusaha menghalangi pemulihan kesetaraan persaingan dan kondisi pasar yang adil melalui cara-cara politik atau ekonomi.

Tindakan semacam itu dapat mengakibatkan "distorsi yang parah dan sistematis" terhadap pasar internal Uni Eropa.

Mekanisme yang diusulkan itu akan memberi kewenangan bagi Komisi Eropa untuk mengambil tindakan tegas dan sistemik, termasuk melalui berbagai langkah tegas hingga pemutusan akses secara langsung dari pasar internal jika diperlukan.

"Instrumen ini harus bersifat netral terhadap negara mana pun," menurut surat tersebut.

Macron dan Merz juga menyoroti hambatan non-tarif signifikan yang dihadapi para eksportir Uni Eropa.

Mereka juga menyoroti adanya berbagai produk di pasar Uni Eropa yang menunjukkan tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan Uni Eropa hingga mencapai rekor tertinggi, termasuk aturan keselamatan konsumen.

Mereka menyebut ketidaksetaraan dan penilaian terlalu rendah terhadap nilai tukar riil sebagai faktor yang berkontribusi terhadap keunggulan daya saing harga dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Eropa, serta ketidakseimbangan yang semakin meningkat dengan Uni Eropa.

Surat tersebut juga menyerukan penguatan basis industri Eropa melalui kebijakan industri, penyederhanaan, serta investasi publik dan swasta.

Berbagai usulan itu muncul setelah ada pembahasan dalam pertemuan Dewan Eropa pada Juni 2026 lalu serta pertemuan Dewan Menteri Prancis-Jerman pada Juli.​​​​​​​

Macron dan Merz menyatakan gagasan mereka itu telah dijabarkan secara rinci dalam dokumen "non-paper" bersama Prancis-Jerman yang menyertai surat tersebut.

Macron dan Merz berharap dapat memajukan pembahasan tersebut dalam pertemuan Dewan Eropa. Ant