Pemerintah AS Soroti Kepastian Hukum dan Birokrasi di Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kepastian regulasi sebagai salah satu penentu arus investasi ke Indonesia dan menyatakan siap mendukung reformasi untuk memperkuat iklim usaha nasional.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Aqueelah T. Johnson mengatakan faktor seperti kejelasan regulasi, transparansi kepabeanan, serta proses perizinan menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam menentukan apakah modal akan masuk dan bertahan di suatu pasar.

“Kami mendorong berlanjutnya reformasi di bidang-bidang tersebut dan siap mendukung upaya Indonesia melalui kerja sama teknis, dialog kebijakan, serta keahlian sektor swasta,” kata Aqueelah dalam The 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Johnson, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan AS. Skala ekonomi, pertumbuhan kelas menengah, serta posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dinilai menjadi faktor penting dalam kemitraan kedua negara.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan AS disebut dapat membawa modal, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan Indonesia untuk mendukung target pertumbuhan, termasuk pada sektor infrastruktur, inovasi digital, dan energi.

“Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan iklim investasi yang lebih sehat,” tambahnya.

Johnson juga menyinggung Agreement on Reciprocal Trade yang telah disepakati kedua negara pada tahun ini. Dia menuturkan ratifikasi dan implementasi kesepakatan tersebut menjadi salah satu prioritas Kedutaan Besar AS.

Ia menilai implementasi perjanjian itu perlu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi investor AS, pelaku usaha Indonesia, serta pekerja dan konsumen di kedua negara. “Kami melihat peluang yang sangat besar untuk memperdalam kemitraan ini dan berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk menarik investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia,” kata Johnson.

Kebijakan Pemerintah Pusat

Sementara itu, survei Kadin Indonesia Institute menunjukkan, kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang diharapkan pelaku usaha dapat menopang perbaikan kondisi bisnis mereka pada 2026.

“Kebanyakan dari mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah pusat menjadi hal yang paling penting,” kata Direktur Insight di Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian dalam webinar Institut Kadin Indonesia bersama APF Kanada yang diikuti di Jakarta, Selasa (6/10).

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah pusat berdampak penting khususnya bagi bisnis kecil dan menengah. Pada kuartal kedua 2026, sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi, diikuti dengan pengaruh kebijakan dan program pemerintahan sebesar 14,8 persen dan tantangan permintaan pasar (demand).

Sementara bagi perusahaan besar pengaruh perkembangan usaha mereka bergantung pada kolaborasi dan investasi dari internasional dengan melihat tren pasar global sebagai acuan pengembangan bisnis.

Fakhrul mengatakan, 33,7 persen responden juga menanggapi bahwa arah kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tidak pasti menentukan risiko kebijakan bisnis yang akan dihadapi, diikuti oleh pelemahan permintaan domestik, dan pentingnya stabilitas rupiah dalam mengembalikan kepercayaan bisnis dan pelanggan.

“Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen menilainya negatif,” kata Fakhrul.

Tantangan lainnya adalah akses keuangan. Bagi perusahaan mikro, akses keuangan menjadi persoalan utama dengan porsi 23,9 persen. Sementara bagi usaha kecil dan menengah, perkembangan pasar menjadi perhatian penting, terutama peluang untuk masuk ke pasar baru.

“Masalah utama untuk perusahaan besar adalah terdominasi oleh legal uncertainty (ketidakpastian hukum) dan birokrasi,” katanya.