Inflasi Pangan Mengintai, CORE Desak Perkuat Manajemen Stok

JAKARTA – Inflasi pangan menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga daya beli masyarakat karena perubahan harga bahan pangan langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Kenaikan harga dapat dipicu oleh gangguan produksi, perubahan cuaca, distribusi, hingga ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

Karena itu, pengendalian inflasi pangan membutuhkan langkah antisipatif dan koordinasi yang kuat agar stabilitas harga tetap terjaga tanpa mengganggu kesejahteraan petani maupun konsumen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penguatan manajemen stok dan logistik pangan antardaerah penting untuk meredam risiko inflasi pangan di tengah kemarau yang berpotensi lebih panjang.

Menurut Faisal, kemampuan produksi bahan pangan berbeda di setiap daerah sehingga pengelolaan stok perlu menghubungkan wilayah yang memiliki kecukupan pasokan dengan daerah yang menghadapi kekurangan.

“Produksi bahan pangan, beras, dan lain-lain antardaerah ini kan berbeda-beda,” kata Faisal di Jakarta, Jumat (11/9).

Ia mengatakan koordinasi tersebut perlu ditopang pengelolaan logistik serta keseimbangan pasokan dan permintaan antardaerah agar gangguan produksi di suatu wilayah tidak langsung menimbulkan tekanan harga.

“Nah, sehingga perlu ada manajemen logistik dan juga supply demand antardaerah, ya, untuk bisa menekan inflasi itu tadi,” ujar dia.

Pengelolaan stok tersebut, menurut Faisal, menjadi semakin penting dalam beberapa bulan mendatang karena El Nino berpotensi memperpanjang musim kemarau dan mengganggu produktivitas pangan.

Ia menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal sehingga peralihan menuju musim hujan dapat berlangsung lebih lambat.

Kondisi itu, kata dia, perlu diantisipasi pemerintah dengan menjaga produktivitas bahan pangan pokok, memastikan distribusi berjalan lancar, serta memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengelolaan stok.

Faisal menilai tekanan inflasi tetap perlu dicermati dalam kaitannya dengan kondisi daya beli masyarakat meskipun tingkat inflasi Agustus secara umum masih relatif rendah jika dilihat dalam siklus inflasi sepanjang tahun.

“Inflasi kalau kita hubungkan dengan kondisi daya beli masyarakat pada saat sekarang, ini tetap menjadi satu concern, walaupun kalau kita lihat tingkat inflasinya pada bulan Agustus itu sebetulnya relatif tidak tinggi,” ujar dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan, sedangkan secara tahunan mencapai 3,19 persen dan secara tahun kalender sebesar 1,86 persen.

Faisal menilai tingkat inflasi secara tahunan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5 hingga 1 persen.

Meski demikian, ia menilai komposisi inflasi tetap perlu mendapat perhatian karena tekanan harga masih berasal dari kelompok pangan, termasuk daging ayam ras, cabai rawit, ikan, dan minyak goreng.

“Nah, jadi itu masih yang paling besar, ya, sehingga ini masih perlu menjadi perhatian terkait dengan produksi dan juga distribusi daripada bahan pangan,” kata Faisal.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Jumat, pukul 10.10 WIB, mencatat harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran secara nasional sebesar Rp88.150 per kilogram dan telur ayam ras Rp28.900 per kilogram.

PIHPS juga mencatat harga daging ayam ras segar sebesar Rp40.100 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.900 per liter, serta beras kualitas medium I Rp16.050 per kilogram.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) rata-rata Juni-Juli-Agustus 2026 sebesar 2,2 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat.

Faisal mengatakan kondisi El Nino perlu dicermati dalam beberapa bulan mendatang karena musim kemarau yang lebih panjang dikhawatirkan mengganggu produksi pangan dan meningkatkan tekanan harga.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dengan menjaga produktivitas bahan pangan pokok dan kelancaran distribusi, serta mengelola stok melalui kerja sama antardaerah.

"Ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan intervensi terutama dalam hal menjaga produktivitas bahan pangan, bahan pokok, dan juga distribusinya, serta melakukan manajemen stocking yang bersifat kerja sama antardaerah-daerah," ujar dia.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membantu menciptakan keseimbangan harga dengan memobilisasi komoditas dari wilayah produsen surplus atau berharga rendah menuju wilayah konsumen yang defisit atau berharga tinggi.

Berdasarkan data Bapanas, realisasi FDP hingga Juli 2026 mencapai sekitar 174,96 ton berbagai komoditas pangan.

Bapanas juga menetapkan FDP sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga pangan pada 2026 untuk memperkuat keseimbangan pasokan antarwilayah dari daerah surplus menuju daerah defisit.