Klinik Eksekutif RSUD Jadi Subsidi Silang

JAKARTA – Guna membantu masyarakat kurang mampu yang berobat ke rumah sakit umum daerah (RSUD), bisa diterapkan skema subsidi silang. “Misalnya, tiap RSUD ada fasilitas layanan eksekutif,” tutur Ketua Komisi E DPRD Jakarta, M Subki, Rabu (9/9). Hasil layanan eksekutif untuk menutup kekurangan dari layanan warga yang kurang mampu.

Menurut Subki, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dapat memilih layanan eksekutif dengan tarif khusus. Di sisi lain, warga kurang mampu tetap dapat memperoleh pelayanan melalui BPJS Kesehatan. “Rumah sakit juga ingin ada semacam subsidi dari orang-orang yang mampu untuk warga tidak mampu. Salah satunya dengan menyelenggarakan klinik eksekutif,” ujar Subki.

Dia mencontohkan layanan eksekutif yang telah tersedia di RSUD Tarakan. Di sini ada Klinik Cempaka. Kemudian RSUD Cengkareng memiliki Klinik Kanaya. “Penerapan tarif layanan eksekutif pada dasarnya tidak menjadi persoalan karena rakyat memiliki pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan,” tambah Subki.

Meski demikian, dia mengakui perubahan tarif sempat mengejutkan masyarakat karena sosialisasinya belum optimal. Ini sebetulnya tidak ada masalah. Hanya, mungkin kaget karena tarif belum disosialisasikan. Tadinya uang pendaftaran Rp35.000, kini menjadi Rp300.000 untuk layanan eksekutif.

Selain tarif, Subki menyoroti kebutuhan pengadaan dan perawatan alat medis di RSUD. Menurutnya, pengadaan peralatan harus diikuti anggaran pemeliharaan karena sebagian besar alat medis bernilai tinggi dan membutuhkan perawatan rutin. “Alat-alat itu mahal. Perawatannya juga memang mahal. Kalau rusak, hasilnya tidak optimal dan bisa berbahaya,” katanya.

Sementara itu, terkait APBD Perubahan 2026, Subki mengatakan, terdapat penyesuaian dengan anggaran di lingkungan Komisi E. Namun, penyesuaian tersebut masih dilakukan dalam pagu anggaran yang telah tersedia.

Sumber Pendapatan

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati,soal layanan eksekutif RSUD, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan untuk mendukung pelayanan pasien BPJS.

Ani yang berbicara di depan Komisi E DPRD menambahkan, pendapatan dari layanan eksekutif dapat digunakan untuk menutup kekurangan biaya perawatan pasien BPJS. “Ini terutama untuk kasus berat di mana biaya perawatannya terkadang lebih tinggi dari klaim ke BPJS,” tegasnya.

Dengan kata lain, lanjutnya, pendapatan dari segmen eksekutif menjadi revenue baru untuk rumah sakit, sehingga bisa menutup kekurangan-kekurangan layanan pasien BPJS. Menurut Ani, tarif layanan eksekutif ditetapkan berdasarkan biaya satuan atau unit cost dan dibandingkan dengan tarif rumah sakit swasta. Meski demikian, Ani memastikan, tarif RSUD tetap lebih rendah untuk layanan yang setara swasta.

Selain mendukung subsidi silang, layanan eksekutif juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing RSUD dalam mempertahankan dokter spesialis dan subspesialis. Sebab, tarif tindakan yang relatif rendah di RSUD turut memengaruhi imbalan yang diterima dokter.

Ani mencontohkan, tarif operasi sesar di RS swasta dapat mencapai sekitar Rp15 juta. Sedangkan di RSUD sekitar Rp5 juta. Perbedaan tersebut berdampak pada besaran pendapatan yang diterima dokter. “Kalau tarif RSUD rendah, maka yang diterima dokter per tindakan juga kecil dibanding di rumah sakit swasta,” katanya.

Karena itu, layanan eksekutif diharapkan dapat memberikan skema pendapatan yang lebih kompetitif agar dokter tetap bertahan dan berpraktik di RSUD. “Layanan eksekutif salah satu upaya juga untuk menahan dokter-dokter itu tetap stay di RSUD. Jadi mereka enggak perlu lari-lari ke sana kemari,” ucapnya.

Terkait sorotan masyarakat mengenai tarif layanan eksekutif yang dinilai mahal, Ani mengakui perubahan tersebut cukup terasa. Menurutnya, hal itu terjadi karena sebelumnya tarif layanan eksekutif belum diatur secara memadai. “Tarif jadi mahal? Tentu saja. Bahkan selama ini, eksekutif belum ada tarifnya,” tukas Ani.