Jutaan Lapangan Kerja Hijau Disiapkan, Bappenas Incar Lompatan Pertumbuhan

JAKARTA – Prospek ekonomi hijau Indonesia cukup besar karena transisi energi, industri rendah karbon, ekonomi sirkular, dan pembiayaan hijau mulai menjadi sumber pertumbuhan baru. Pemerintah bahkan menargetkan mobilisasi investasi hijau USD2 miliar hingga 2030 melalui GIFT.

Namun, peluang tersebut membutuhkan kepastian regulasi, pembiayaan, teknologi, dan kesiapan industri. Jika mampu dieksekusi konsisten, ekonomi hijau bukan hanya instrumen pengendalian emisi, tetapi dapat menjadi mesin investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan ekonomi hijau dapat menjadi motor utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara berkelanjutan.

“Melalui transformasi tersebut, Indonesia diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau baru pada 2029 sekaligus mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar semakin produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudy dalam acara Bangun Bangsa Conference 2026 bertajuk Community Investment for Inclusive Green Growth, dari keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam konteks tersebut, sektor swasta dinilai memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu arah strategis yang perlu diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi media, dan masyarakat.

Dia menekankan bahwa tidak ada satu pun negara yang maju, berkembang, dan tumbuh tanpa didukung oleh dunia usaha.

"Kalau dunia usaha memiliki kepedulian terhadap bangsa ini dan memprakarsai pembangunan bangsanya, maka ini adalah tanda bahwa kita akan tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Karena itu, mari kita bersama-sama membangun bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," ujar dia.

Lebih lanjut, Rachmat Pambudy menekankan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan telah menjadi bagian dari arsitektur pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Komitmen tersebut juga mendukung pencapaian target net zero emission (emisi nol bersih) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus memperkuat pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia.

"Arus ekonomi hijau tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi harus menjangkau rumah tangga, desa, kawasan pesisir, hingga sentra-sentra ekonomi rakyat. Untuk itu, kita harus memperkuat reformasi regulasi, membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif, dan membangun green skills agar masyarakat siap mengisi lapangan kerja hijau. Dengan cara inilah kita membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih berdaulat menuju Indonesia Emas 2045," kata Kepala Bappenas.