Jangan Cuma TNI, CSIS Minta Basarnas dan BNPB Juga Diberi Armada Kapal Bencana

JAKARTA - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Muhammad Fauzan Malufti mengusulkan agar penguatan armada kapal penanganan bencana tidak hanya dibebankan kepada TNI, melainkan juga dialokasikan untuk instansi sipil seperti Basarnas, BNPB, hingga BPBD, Kamis (10/9). 

Fauzan menilai rencana Presiden Prabowo Subianto menambah kapal pendarat mekanis (LCM) dan kapal pendarat kendaraan dan personel (LCVP) untuk mendukung operasi kemanusiaan saat bencana merupakan langkah tepat.

"Ada baiknya pemerintah tidak membebankan semuanya ke TNI, tapi juga membagi ke instansi lain khususnya Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga membutuhkan aset lebih banyak," kata Fauzan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Fauzan, instansi-instansi tersebut membutuhkan armada yang memadai karena memiliki tugas dalam penanganan bencana serta operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Dengan bertambahnya armada kapal, ia menilai pengiriman logistik dan personel ke lokasi bencana, terutama di pulau-pulau kecil, dapat dilakukan lebih cepat dan optimal.

Selain memperkuat armada instansi pemerintah, Fauzan menilai pemerintah perlu mendukung nelayan di daerah dengan kapal yang lebih layak untuk bekerja sekaligus dapat dimanfaatkan dalam penanganan bencana.

Menurut dia, nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berada dekat dengan wilayah pesisir dan dapat memberikan pertolongan awal ketika terjadi bencana.

"Sehingga sifatnya 'dual use', kapal bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian lokal ketika tidak ada bencana sementara ketika ada bencana bisa dimobilisasi untuk membantu penanggulangan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menambah kapal jenis LCM dan LCVP mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pulau kecil.

Prabowo dalam rapat terbatas melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9), mengatakan kapal-kapal tersebut dapat digunakan untuk mengirim bantuan dan personel ke pulau-pulau kecil yang terdampak bencana.

"Catatan bagi kita, bagi Angkatan Laut ya, saya kira dari sekarang kita perlu pesan lebih banyak LCVP ya, dan LCM, saya kira kita butuh lebih banyak karena pulau-pulau kita banyak dan kecil-kecil, supaya (terbuka, red.) aksesnya," kata Prabowo.

Pembahasan mengenai kebutuhan kapal tersebut bermula dari permintaan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena terkait sarana transportasi laut untuk mendukung mitigasi bencana di wilayahnya.

Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VII Laksamana Muda TNI Joni Sudianto dalam rapat tersebut juga meminta penambahan dua kapal patroli jenis FPB yang bersiaga di Kupang.

"Saat ini, kami di Kodaeral VII ada dua kapal patroli, Pak. Namun, posisinya dua kapal tersebut ada di Surabaya. Kami mohon dapatnya ada paling tidak dua kapal patroli jenis FPB yang stand by di Kupang sehingga apabila terjadi sesuatu dan butuh bantuan kita bisa gerakkan dua kapal tersebut," kata Joni.

Presiden kemudian meminta jajarannya mencatat kebutuhan tersebut dan mengatakan pengerahannya akan dikoordinasikan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam rapat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL memiliki LCM yang antara lain berada di kapal pendarat jenis "landing platform dock" (LPD).

Ali mengatakan saat itu terdapat dua kapal TNI AL yang bersiaga di perairan NTT sekitar Manggarai, yakni satu LPD KRI Semarang-594 dan satu kapal pendarat tank jenis "landing ship tank" (LST).