BPH Migas: Kebutuhan BBM Subsidi Masyarakat Muna Barat Jadi Prioritas

MUNA BARAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masyarakat Muna Barat, Sulawesi Tenggara menjadi prioritas melalui penguatan distribusi energi untuk mendukung aktivitas warga dan ekonomi daerah.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan Muna Barat merupakan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat melalui sinergi bersama Ditjen Migas dan Pertamina.

"Evaluasi ke depan ini, kita dengan Pak Bupati (Muna Barat La Ode Darwin), Pak Dirjen Migas (Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman), sama-sama menelaah geografis Muna Barat, mana yang perlu dilakukan penguatan, penambahan penyaluran atau SPBU agar accessibility masyarakat lebih cepat dan lebih baik," kata Wahyudi di Muna Barat, Sabtu (05/9).

BPH Migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar rapat pembahasan kebutuhan BBM subsidi di daerah tersebut.

Menurut Wahyudi, dinamika geopolitik global serta disparitas harga energi membuat keberadaan BBM subsidi yang dikompensasi negara semakin penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di Muna Barat.

"Kami nanti akan lebih mendetailkan dengan Bapak Bupati (Muna Barat), titik-titik mana, masyarakat mana yang belum dapat dilayani BBM subsidi (yang) dikompensasi negara ini," ujarnya.

Kebutuhan riil BBM di Muna Barat mencakup Pertalite, solar untuk nelayan, angkutan air, pompa air, angkutan darat, serta minyak tanah yang masih dibutuhkan sebagian masyarakat.

Wahyudi menegaskan BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berkomitmen mengawal operasional distribusi hingga evaluasi administrasi agar penyaluran BBM bersubsidi berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Karena itu, dia meminta Pertamina Patra Niaga melakukan percepatan realisasi alokasi BBM tahun berjalan sekaligus memastikan Muna Barat menjadi perhatian khusus apabila diperlukan penyesuaian distribusi hingga akhir tahun.

BPH Migas juga membuka peluang penambahan titik penyalur melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mengurangi antrean BBM di wilayah itu.

Selain itu, BPH Migas mengajak pemerintah daerah dan Forkopimda memperkuat pengawasan distribusi agar penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.

Wahyudi menjelaskan subsidi dan kompensasi BBM merupakan dukungan besar pemerintah sehingga pemanfaatannya harus dijaga bersama melalui pengawasan, evaluasi, dan distribusi yang semakin tertib.

Evaluasi penyaluran akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur agar pelayanan energi kepada masyarakat terus mengalami perbaikan.

BPH Migas juga menyiapkan konsep distribusi khusus bagi wilayah kepulauan Muna Barat untuk mencegah praktik jual beli BBM subsidi sekaligus memastikan harga dan volume tetap terjangkau.

Sementara itu, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan BPH Migas, termasuk pembentukan subpenyalur bagi wilayah kepulauan guna memperluas akses pelayanan BBM.

"Saya cukup berterima kasih kepada Pak Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan dari Pertamina, hari ini sudah merespons lebih cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang disampaikan kepada Pak Dirjen dan Pak Kepala BPH Migas dan pihak Pertamina. Jadi ini menjadi langkah yang betul-betul progresif yang dilakukan.

Menurutnya kolaborasi BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat mampu menghadirkan sistem distribusi BBM bersubsidi yang semakin merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Dan ini menjadi harapan kami dari masyarakat Kabupaten Muna Barat seperti yang disampaikan Kepala BPH Migas tadi bahwa nanti kami akan melakukan pemetaan terkait dengan kebutuhan kemudian apa perlu penambahan SPBU penyalur, itu nanti akan kami diskusikan," katanya.

"Kami akan rapatkan sehingga nanti kami bisa memutuskan apa yang akan kami tambah, kemudian kuotanya apakah masih cukup atau ditambah itu nanti akan kami tindak lanjuti dalam satu, dua minggu ke depan," tambah Darwin.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah setempat melaporkan kepada BPH Migas, Kementerian ESDM, serta Pertamina Patra Niaga terkait ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pasokan BBM subsidi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah menyebut kebutuhan Pertalite mencapai sekitar 14 juta liter per tahun, namun pasokan yang diterima hanya lebih dari 2 juta liter.

Kondisi serupa terjadi pada solar subsidi, dengan kebutuhan sekitar 17 juta liter per tahun, tetapi pasokan hanya lebih dari 2 juta liter. Sementara itu, kebutuhan minyak tanah sekitar 8 juta liter per tahun, namun yang dipasok hanya sekitar 2 juta liter lebih.