Calon Pekerja Migran Bali Butuh Modal? DPRD Dorong Pembiayaan Murah

DENPASAR - DPRD Bali mendorong pemerintah provinsi untuk menyiapkan akses pembiayaan murah bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari keluarga kurang mampu yang terkendala biaya untuk bekerja di luar negeri.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta di Denpasar, Senin, mengatakan pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses pembiayaan melalui lembaga keuangan, koperasi, maupun lembaga perkreditan desa (LPD).

Menurut dia, skema pembiayaan diperlukan karena terdapat anak muda yang memiliki peluang bekerja di luar negeri untuk memperbaiki perekonomian keluarga, tetapi terkendala biaya keberangkatan.

Suwirta mengusulkan lembaga keuangan daerah dilibatkan agar CPMI memperoleh pembiayaan dengan bunga terjangkau.

Selain itu, menurut dia, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat dilibatkan sehingga pembayaran cicilan dapat dilakukan melalui pemotongan penghasilan setelah CPMI bekerja.

“Ya, diajak kerja sama agar nanti gaji mereka biar dipotong, ditransfer kan langsung ke bank pemberi kredit,” katanya.

Suwirta mengatakan pemerintah daerah perlu mencari skema yang sesuai ketentuan agar keterbatasan biaya tidak menghambat masyarakat kurang mampu memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan pemerintah pusat telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

Disnaker ESDM Bali, kata dia, telah membicarakan pemanfaatan skema tersebut dengan manajemen BPD Bali serta pemerintah kabupaten/kota.

"Nah, jadi sebenarnya pusat kan mengeluarkan program KUR ya untuk CPMI, dan kita sudah sebenarnya berdiskusi dengan manajemennya BPD Bali kemudian dengan teman-teman di kabupaten/kota," katanya.

Namun, menurut Setiawan, penerapan skema pembiayaan tersebut masih menghadapi persoalan terkait penjaminan dan mitigasi risiko gagal bayar.

Ia menilai keterlibatan unsur adat di Bali dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat skema penjaminan pembiayaan.

“Kalau bisa terikat dengan adat, melibatkan adat kan jaminannya lebih kuat kira-kira,” ujarnya.

Secara nasional, KUR Penempatan PMI dapat digunakan CPMI untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proses penempatan bekerja ke luar negeri.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUR 2026, pembiayaan tersebut dapat diberikan dengan plafon paling banyak Rp100 juta per akad, dengan nilai pinjaman ditentukan berdasarkan analisis penyalur KUR.

Pembiayaan dapat mencakup pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta biaya lain yang ditetapkan kementerian atau lembaga berwenang.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Juli 2026 juga menyatakan pembiayaan masih menjadi salah satu kendala bagi sebagian CPMI yang telah memiliki kompetensi dan kesempatan bekerja di luar negeri tetapi terkendala biaya keberangkatan.

Selain KUR PMI, pemerintah tengah menjajaki perluasan pembiayaan terjangkau melalui koperasi.

Dalam rancangan program 2027, Disnaker ESDM Bali mengalokasikan Rp75,3 juta untuk Program Penempatan Tenaga Kerja.

DPRD Bali juga mendorong penguatan anggaran forum tripartit untuk mencegah perselisihan hubungan industrial.

Disnaker ESDM Bali mencatat Program Hubungan Industrial pada 2027 dirancang memperoleh anggaran sekitar Rp5,02 miliar yang antara lain mencakup fasilitasi jaminan sosial bagi 20 ribu rohaniawan serta penyelesaian sembilan perkara hubungan industrial.