Bencana Gletser Nepal Tewaskan 1.200 Orang, Desakan Keadilan Iklim Menguat

Kathmandu, Nepal - Bencana banjir bandang dan longsor yang dipicu runtuhnya gletser di kawasan Himalaya, perbatasan Nepal dan Tibet, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 4.200 lainnya hilang. Bencana pada 26 Agustus itu menjadi salah satu tragedi terkait iklim terburuk yang melanda Nepal.

Banjir membawa air, lumpur, batu, dan material es dalam jumlah besar hingga menghancurkan permukiman, jalan, jembatan, serta sejumlah fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan, tetapi medan yang rusak dan sulit dijangkau membuat proses evakuasi berlangsung sangat berat.

Dilansir dari AFP, Pemba Chhring Tamang, 57 tahun, salah seorang korban yang berhasil diselamatkan dari Distrik Rasuwa, mengatakan banjir tersebut merupakan peristiwa yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Arus deras menghantam permukiman dan menyapu rumah-rumah dalam waktu singkat.

Penyebab pasti runtuhnya gletser masih terus diteliti. Namun, para ilmuwan menilai pemanasan global meningkatkan ketidakstabilan gletser dan memperbesar risiko terjadinya bencana serupa. Kawasan Himalaya diketahui mengalami pemanasan yang cepat, sementara pencairan es dapat meningkatkan potensi longsoran dan banjir bandang.

Bencana tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai keadilan iklim. Nepal merupakan negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa yang kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca global relatif kecil, tetapi menghadapi dampak besar akibat perubahan iklim.

Aktivis iklim sekaligus politikus Tashi Lhazom mempertanyakan kondisi tersebut dengan mengatakan, “Apa yang telah dilakukan Nepal hingga pantas mendapatkan bencana seperti ini?”

Ia juga menegaskan, “Kami menderita akibat kejahatan yang tidak kami lakukan.” Menurutnya, kenaikan suhu global yang tampak kecil dapat membawa konsekuensi besar bagi negara-negara yang berada di kawasan pegunungan.

Glasiolog Tenzing Chogyal Sherpa mengatakan negara-negara industri maju yang menjadi penyumbang utama emisi global perlu mengambil tanggung jawab lebih besar. Ia menilai masyarakat di negara seperti Nepal tidak seharusnya menanggung dampak terbesar dari krisis iklim yang sebagian besar tidak mereka sebabkan.

Spesialis bencana dari Pusat Internasional untuk Pengembangan Pegunungan Terpadu (International Centre for Integrated Mountain Development/ICIMOD), Saswata Sanyal, mengatakan kawasan Himalaya menghadapi risiko bencana berantai akibat perubahan iklim. Pemanasan yang berlangsung cepat dapat memicu pencairan es, longsor, banjir, serta gangguan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Perdana Menteri Nepal Balendra Shah mengatakan pemerintah akan “mengangkat secara tegas” isu bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim dalam forum internasional. Menteri Luar Negeri Shisir Khanal menyebut tragedi tersebut sebagai “sinyal peringatan” dan meminta dukungan internasional dilihat dari perspektif “keadilan iklim”, bukan sekadar bantuan kemanusiaan.

Kerugian Ekonomi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya telah membentuk dana kehilangan dan kerusakan untuk membantu negara-negara rentan menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, ketersediaan dana yang dapat segera digunakan masih terbatas.

PBB memperkirakan kerusakan bangunan akibat bencana tersebut mencapai sekitar 158 juta dollar AS, sementara total kerugian diperkirakan jauh lebih besar. Pemerintah Nepal kini menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali ribuan rumah dan infrastruktur yang hancur.

Para ahli juga menekankan pentingnya pertukaran data antara negara-negara yang berada di kawasan Himalaya. Informasi mengenai perubahan gletser, tinggi muka air, dan potensi banjir dari wilayah hulu dinilai dapat membantu masyarakat di daerah hilir mempersiapkan diri lebih cepat.

Gletser di kawasan Hindu Kush-Himalaya merupakan sumber air penting bagi sekitar 240 juta penduduk di wilayah pegunungan dan sekitar 1,65 miliar orang yang tinggal di wilayah hilir Asia Selatan dan Asia Tenggara. Karena itu, perubahan kondisi gletser tidak hanya menjadi persoalan Nepal atau Tibet, tetapi berpotensi berdampak luas terhadap ketahanan air, pangan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di kawasan.