Pemerintah Didorong Perkuat Regulasi PLTS 100 GWp

Regulasi yang kuat akan menjadi fondasi penting untuk memastikan program PLTS 100 GWp berjalan secara konsisten ketika memasuki tahap implementasi.

Jakarta – Pemerintah didorong segera memperkuat regulasi pengembangan energi surya 100 gigawatt peak (GWp) agar target tersebut tidak berhenti sebagai komitmen politik, tetapi dapat diwujudkan menjadi program nasional yang berkelanjutan.

Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan energi surya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, target tersebut perlu segera diikuti kepastian regulasi, termasuk terkait kelembagaan, pembiayaan, pengadaan, perizinan, jaringan listrik, dan tahapan proyek.

“Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi dari Presiden Prabowo dan kami sepenuhnya mendukungnya. Komitmen politik terhadap target 100 GWp sangat menggembirakan dan tentu dapat dicapai. Langkah selanjutnya adalah memperkuatnya dengan landasan regulasi yang jelas dan kokoh,” kata Dino, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (3/9).

Dino menilai regulasi yang kuat akan menjadi fondasi penting untuk memastikan program PLTS 100 GWp tetap berjalan secara konsisten ketika memasuki tahap implementasi.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai pembagian peran antarlembaga, mekanisme pelaksanaan proyek, proses pengadaan, pembiayaan, serta tahapan dan target pembangunan.

“Hal ini mencakup kepastian yang lebih besar mengenai peran kelembagaan, pelaksanaan proyek, proses pengadaan, pembiayaan, serta tahapan dan target implementasi,” ujarnya.

Dino mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan tonggak penting dalam menentukan arah masa depan energi Indonesia. Karena itu, kesenjangan antara komitmen politik dan kepastian regulasi perlu segera ditutup.

“Menutup kesenjangan antara komitmen politik dan kepastian regulasi sangat penting untuk mengubah ambisi 100 GWp menjadi implementasi nyata. Kami ingin melihat ambisi energi surya 100 GWp menjadi warisan Presiden Prabowo dalam waktu dekat,” ucapnya.

FPCI juga menilai transparansi selama implementasi perlu diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta. Kepastian tersebut sekaligus penting untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung percepatan pembangunan energi surya.

Dimulai dari 14 PLTS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut 14 proyek berkapasitas total 5,3 GWp menjadi bagian dari tahap awal implementasi.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme intervensi bagi proyek yang belum mampu menawarkan harga kompetitif melalui pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/IPP), termasuk kemungkinan penugasan kepada Danantara dengan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan arahan Presiden.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan PLN siap mendukung percepatan program tersebut. Menurut dia, pengembangan energi surya harus dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional secara andal, aman, dan berkelanjutan.

“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan ketahanan energi nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga akses masyarakat yang merata dengan harga terjangkau.

“Makna ketahanan energi tidak hanya kemampuan negara menyediakan pasokan, tetapi juga memastikan energi dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau dan distribusi merata untuk seluruh masyarakat,” kata dia di Jakarta.

Menurut Eddy, energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus faktor penting yang menentukan daya saing perekonomian nasional.