Pemkab Bangkalan Pastikan Kuota Pupuk Subsidi Aman Hingga Akhir 2026

BANGKALAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, memastikan kuota pupuk bersubsidi di wilayah itu aman hingga akhir tahun 2026, karena stok masih melimpah.

"Ini berdasarkan pantauan langsung di lapangan ke sejumlah agen dan kios pupuk yang ada di Bangkalan hingga 28 Agustus 2026 kemarin," kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Pemkab Bangkalan Abu Said di Bangkalan, Minggu.

Ia menjelaskan, jatah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk masyarakat petani di Kabupaten Bangkalan tahun ini sebanyak 33.771 ton, terdiri atas pupuk urea, NPK dan pupuk organik.

"Realisasi penyaluran di Bangkalan ini antara 22 persen hingga 61 persen," katanya.

Ia menjelaskan, realisasi penyaluran urea mencapai sekitar 45 persen, pupuk organik 22 persen dan pupuk NPK 61 persen.

"Jadi, untuk stok pupuk yang tersedia, sampai di tingkat kios aman. Di gudang ada sekitar 2.000 ton," katanya.

Menurut Abu Said, di Bangkalan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan mulai dari pabrik, distributor, kios, hingga petani.

"Di Bangkalan ini ada sebanyak 112 kios pupuk yang tersebar di 18 kecamatan," kata dia.

Sementara, harga tebus pupuk sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk pupuk urea dipatok sekitar Rp 1.800 per kilogram atau Rp90 ribu per sak (50 kilogram), NPK Rp1.840 per kilogram atau Rp92 ribu per sak (50 kilogram), sedangkan pupuk organik Rp640 per kilogram atau Rp 25.600 per sak (40 kilogram).

Selain memastikan ketersediaan stok, Pemkab Bangkalan juga memastikan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah itu tepat sasaran, karena pemkab telah membentuk tim pemantau di semua kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.