AS Perketat Sanksi Iran Semua Maskapai Terancam Berhenti Beroperasi

Washington - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mengatakan seluruh maskapai penerbangan Iran akan berhenti beroperasi secara global mulai Rabu (23/9) sebagai bagian dari penerapan sanksi sekunder untuk mengisolasi sektor penerbangan sipil Iran.

"Pada 23 September 2026, semua maskapai penerbangan Iran akan dihentikan operasinya di seluruh dunia," kata Bessent kepada jaringan televisi CNBC, Senin (21/9).

Seperti dikutip dari Antara, Bessent mengatakan bandara internasional yang tetap melayani pesawat Iran berisiko dikeluarkan dari sistem perbankan AS. Operator asing juga diperingatkan tidak memberikan bahan bakar, fasilitas pendaratan, maupun menjual tiket penumpang untuk pesawat Iran karena dapat kehilangan akses ke sistem kliring dollar AS.

Pejabat Iran belum memberikan tanggapan publik terkait rencana pembatasan tersebut.

Bessent juga memperingatkan pihak ketiga yang membantu Iran dan mengatakan Washington telah mengidentifikasi perantara keuangan yang memfasilitasi transaksi dengan Iran.

"Kami telah mengetahui pihak-pihak yang membantu (Iran) di seluruh dunia. Kami tahu siapa mereka. Mereka juga tahu posisi mereka dan kami akan menghentikannya," tegasnya.

Terkait kemungkinan penerapan sanksi terhadap Iran oleh Tiongkok, Bessent mengatakan isu tersebut telah dibahas dalam pertemuan dengan pejabat Tiongkok. Ia menyebut AS melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara secara tertutup dan otoritas keuangan Tiongkok, termasuk Gubernur Bank Rakyat Tiongkok Pan Gongsheng, tetap terlibat dalam proses tersebut.

Bessent tidak menjelaskan berapa lama tekanan ekonomi terhadap Iran akan berlangsung. Ia mengatakan AS belum dapat memastikan apakah tekanan tersebut akan berlangsung selama satu pekan, satu bulan, atau enam bulan, tetapi menggambarkannya sebagai tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sanksi terhadap sektor penerbangan tersebut diberlakukan ketika Washington meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran melalui Operasi Economic Fury di tengah konflik AS-Israel dengan Iran yang memasuki bulan ketujuh. Konflik tersebut dimulai pada 28 Februari setelah serangkaian serangan AS dan Israel terhadap Iran, yang kemudian diikuti gangguan pelayaran di Selat Hormuz serta peningkatan tekanan terhadap jalur perdagangan dan keuangan Iran.

Peluang Perundingan

Di tengah tekanan tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan pintu tetap terbuka bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan guna mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Dalam acara Al-Monitor Live di New York, Minggu (20/9), Waltz mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump menilai waktu berpihak kepada AS dalam konflik dengan Iran.

"Saya yakin memang demikian," kata Waltz ketika ditanya apakah AS yakin waktu berpihak kepada mereka.

Ia juga menepis laporan bahwa Iran mensyaratkan penghentian sanksi AS dan pembayaran ganti rugi untuk memulai kembali perundingan. Waltz menyebut laporan tersebut tidak berdasar.

"Rezim Iran saat ini berada di titik terlemahnya sejak 1979 dan kondisinya semakin melemah," kata Waltz, merujuk pada tekanan ekonomi dan pelemahan mata uang Iran.

"Mereka akan kembali (ke meja perundingan), yang saya harap berlangsung secara damai dan diplomatis," ujarnya.

Sementara itu, AS menolak menerbitkan visa bagi tim media Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang dijadwalkan mendampingi kunjungan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan penolakan tersebut merupakan upaya membatasi akses informasi. Pernyataan itu disampaikan sehari sebelum Pezeshkian dijadwalkan berangkat ke New York.

“Ketika sebuah pemerintahan menutup pintu rapat-rapat, bahkan terhadap jurnalis Amerika yang tidak mereka sukai, dan menghalangi wartawan asing, termasuk tim media Presiden Iran yang suaranya ingin mereka bungkam, tindakan itu bukanlah bentuk pengaturan akses,” tulis Baghaei di akun media sosial X.