Program Berani Berdering, Bebaskan 150 Desa di Sulteng dari 'Blank Spot' Internet Bantu Pelaku UMKM Perluas Pasar 'e-commerce'

KOTA PALU, SULAWESI TENGGARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memfokuskan pengentasan atau mengatasi permasalahan 150 desa di daerah tersebut yang hingga kini belum tersambung atau masih terkendala jaringan internet lewat program Berani Berdering pada 2026.

"Insya Allah program Berani Berdering ini akan dimulai dengan fokus kita sekitar 150 desa yang masih blank spot maupun jaringan internetnya masih lemah," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Wahyu Agus Pratama di Kota Palu, Selasa (25/8).

Wahyu mengatakan program Berani Berdering yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng merupakan salah satu ikhtiar pemerintah setempat untuk mengatasi desa atau wilayah yang hingga kini masih bermasalah dengan akses layanan internet.

Untuk memastikan 150 desa yang akan menikmati program Berani Berdering tepat sasaran, Pemprov Sulteng terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta mengacu pada data indeks desa membangun.

"Kita bersurat ke pemerintah kabupaten untuk menetapkan desa-desa yang akan ditetapkan menjadi lokus pengentasan blank spot," ujar dia.

Salah satu program unggulan Pemprov Sulteng tersebut tidak hanya memastikan masyarakat di Bumi Tadulako bisa menikmati layanan telekomunikasi dan internet serta terhubung dengan dunia luar, tetapi juga upaya memastikan akses pendidikan, layanan kesehatan dan kebutuhan primer lainnya terpenuhi lewat internet.

Bahkan, program pengentasan daerah tanpa akses internet tersebut juga ditujukan agar masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa memperluas pasar melalui e-commerce atau loka pasar.

"Program Berani Berdering ini memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi digitalisasi, pendidikan, pelayanan publik hingga peluang ekonomi," ujar dia.

Alokasikan Anggaran Rp10,3 Miliar

Sementara itu di tempat yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 miliar untuk menjalankan program Berani Berdering yang merupakan sebuah kebijakan pemerataan akses internet hingga ke pelosok daerah.

"Total ada 150 desa yang kita fokuskan, di mana setiap desa menerima anggaran sebesar Rp69 juta untuk menjalankan program Berani Berdering," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Wahyu Agus Pratama di Kota Palu, Selasa.

Agus menyebutkan sekitar Rp40 juta akan digunakan untuk pengadaan peralatan seperti pembelian fiber optik dan sisanya pembelian jaringan satelit serta untuk kebutuhan penguatan sumber daya manusia.

Sesuai rencana, implementasi atau sasaran 150 desa penerima manfaat program Berani Berdering akan mulai dilakukan pada Oktober 2026 atau setelah adanya dukungan anggaran perubahan APBD Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan itu, ia menyebutkan khusus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una bantuan Berani Berdering akan diimplementasikan masing-masing di 15 desa. Sementara, kabupaten lainnya hanya 12 desa.

Ia menjelaskan lebih banyaknya porsi atau jumlah sebaran program Berani Berdering di dua kabupaten tersebut disebabkan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una baru saja keluar dari status tertinggal.

Selain itu, hingga saat ini juga masih banyak desa atau wilayah di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una yang terpencil sehingga membutuhkan dukungan di berbagai sektor terutama pemerataan akses internet maupun infrastruktur lainnya.

Salah satu contoh baik penerapan program Berani Berdering adalah di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi yang sudah berjalan sejak 2024. Menariknya, program unggulan gubernur dan wakil gubernur tersebut bekerja sama dengan sebuah organisasi dari luar negeri.

"Jadi, di sana ada dibentuk kelompok komunitas informasi masyarakat yang mengolah terkait dengan jaringan internet," ujar dia.

Menurutnya, implementasi program Berani Berdering sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi desa yang hingga kini belum tersentuh atau masih terkendala akses internet. Selain itu, kebutuhan internet juga akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah, memperlancar layanan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), kantor desa serta kantor-kantor layanan publik lainnya. Ant