Kelas Menengah Menyusut Pertanda Kemajuan Pembangunan Indonesia Melambat

JAKARTA - Kemakmuran bukan sesuatu yang dapat bertahan secara otomatis, melainkan harus ditopang oleh fondasi kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang transparan dan inklusif.

Ahli Riset dan Analis Kebijakan Senior dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu menyatakan Indonesia mencatat kemajuan dalam Legatum Prosperity Index 2025 dengan naik 15 peringkat dalam satu dekade terakhir, dari posisi ke-79 pada 2015 menjadi ke-64 pada 2025. Namun, laporan yang sama juga menunjukkan bahwa laju peningkatan indeks kemakmuran Indonesia mulai melambat sejak 2023.

“Kemakmuran tidak hanya ditentukan oleh pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan institusi yang dipercaya publik, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Andree.

Kondisi itu merupakan peringatan dini yang memerlukan perhatian serius pemerintah.

Menurut dia, data Legatum Prosperity Index 2025, peningkatan kemakmuran Indonesia selama satu dekade terakhir ditopang oleh membaiknya standar hidup masyarakat.

Hal itu tecermin dari meningkatnya Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita dari 3.390 dollar Amerika Serikat (AS) menjadi 5.120 dollar AS, menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem hingga di bawah lima persen, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak.

Meski demikian, laporan yang sama juga menunjukkan munculnya sejumlah tantangan baru. Di bidang ekonomi, Indonesia menghadapi perlambatan kemajuan pembangunan yang terlihat dari menyusutnya porsi kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, di bidang tata kelola, korupsi masih menjadi salah satu kelemahan yang belum menunjukkan perbaikan berarti.

“Pendakian menuju tingkat kemakmuran berikutnya akan sangat sulit dicapai jika kebijakan ke depan mengabaikan pentingnya transparansi, ruang partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum yang kuat,” katanya.

Kebebasan Berpendapat

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh menurunnya sejumlah indikator kebebasan sipil. Dalam satu dekade terakhir, peringkat Indonesia pada pilar Freedom of Dissent (Kebebasan Berpendapat) turun 12 posisi menjadi peringkat ke-86.

Laporan tersebut juga menyoroti berbagai perdebatan mengenai ruang kebebasan sipil, transparansi proses legislasi, serta meningkatnya peran militer dalam sejumlah urusan sipil.

“Ketika aspek-aspek tersebut melemah, kemampuan suatu negara untuk terus meningkatkan kemakmuran juga akan ikut terhambat,” kata Andree.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang menjadi salah satu kekuatan utama. Legatum Prosperity Index menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia untuk pilar Integrity of Communities (Kekuatan Komunitas), yang mencerminkan tingginya solidaritas sosial, optimisme masyarakat, serta kesediaan warga untuk saling membantu.

Menurut Andree, modal sosial tersebut perlu dipahami sebagai kekuatan masyarakat untuk bekerja sama secara sukarela dan setara. Kepercayaan sosial yang menjadi fondasi gotong royong akan tumbuh ketika masyarakat merasa didengar, dihormati, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Penting bagi pemerintah untuk kembali ke semangat asli gotong royong yang menyambut inisiatif komunitas sebagai bagian bernegara,” katanya.

Untuk memastikan kemakmuran Indonesia terus meningkat, pemerintah perlu memperkuat transparansi, menjaga ruang partisipasi publik, dan memastikan proses perumusan kebijakan berlangsung secara terbuka.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai tidak kehilangan momentum.

“Indonesia memasuki usia ke-81 sebagai negara yang jauh lebih makmur dibanding beberapa dekade lalu. Kita memiliki modal sosial yang kuat dan tradisi gotong royong yang hidup. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut didukung oleh institusi yang transparan, kebijakan yang terbuka, dan kebebasan warga yang terjamin agar kemakmuran dapat terus meningkat,” pungkasnya.

Di kesempatan lain, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Universitas Mercu Buana Yogyakarta Awan Santosa mengatakan kemakmuran Indonesia harus dilihat dari kondisi riil di lapangan dengan melihat langsung kehidupan masyarakat.

“Kemakmuran tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan derajat implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Selain itu, aspek kelestarian alam dan lingkungan menjadi fondasi penting yang tidak boleh diabaikan,” kata Awan.

Salah satu indikasi bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terealisasi adalah masih tingginya ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Kesenjangan itu, sebagai bukti bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan merata.

Ia juga menyoroti fenomena korporatokrasi. Praktik tersebut jelasnya tidak hanya memproduksi ketimpangan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana ekologi.

“Korporatokrasi selain memproduksi ketimpangan juga berdampak kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana ekologis. Rakyat kecil yang kembali menjadi korban dengan merosotnya kesejahteraan,” tegas Awan.

Awan mencontohkan bencana yang terjadi di Sumatra dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai gambaran nyata dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat.

Bagi Awan, jika pemerintah hanya mengejar angka kemakmuran tanpa memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, maka kemajuan yang ada hanya akan bersifat semu.