DPD DKI Jakarta: Kemandirian Daerah Kunci Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai kemandirian daerah menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu disampaikan Fahira dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Fahira mengatakan tema HUT ke-81 RI, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", harus diwujudkan melalui kerja nyata. Salah satunya, dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemandirian daerah adalah salah satu kunci Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Negara akan kuat ketika daerahnya kuat, rakyatnya berdaya, pelayanan publiknya merata, dan kekayaan lokalnya benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat," ujar Fahira.

Menurut dia, kemandirian daerah bukan berarti pemerintah daerah berjalan sendiri atau pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab. Sebaliknya, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, sumber daya manusia, data, inovasi, dan ruang kebijakan yang memadai untuk mengelola potensi lokal.

Sementara itu, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menjaga standar pelayanan nasional, memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal. Serta memastikan hubungan keuangan pusat dan daerah berjalan secara adil.

Fahira menyebut setidaknya ada enam alasan kemandirian daerah penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pertama, kedaulatan nasional bertumpu pada daerah yang kuat.

Menurut Fahira, kedaulatan tidak hanya ditandai oleh batas wilayah dan simbol negara. Kedaulatan juga harus dirasakan melalui kehadiran pelayanan publik, aktivitas ekonomi, konektivitas, keamanan, dan kesejahteraan hingga desa, pulau terluar, wilayah perbatasan, serta daerah tertinggal.

"Ketika daerah terluar berkembang, masyarakatnya sejahtera, dan negara hadir dalam kebutuhan sehari-hari mereka. Saat itulah kedaulatan benar-benar terasa," katanya.

Kedua, kemandirian daerah menjadi jalan menuju keadilan pembangunan. Fahira menilai setiap daerah memiliki karakter, potensi, tantangan geografis, struktur ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Karena itu, pembangunan tidak dapat sepenuhnya menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas kuat dinilai lebih mampu menyusun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, pangan, air bersih, perlindungan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, kemandirian fiskal menentukan kemampuan daerah melayani masyarakat. Fahira menegaskan Transfer ke Daerah (TKD) tetap penting sebagai instrumen pemerataan dan penjamin pelayanan dasar.

Namun, kebijakan transfer harus semakin adil, transparan, pasti, dan berbasis kebutuhan. Serta mempertimbangkan karakteristik dan biaya pelayanan masing-masing wilayah.

Di sisi lain, daerah juga perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi administrasi perpajakan. Kemudian, pengembangan investasi, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.

"Kemandirian fiskal bukan berarti transfer dari pusat dihentikan. Dua agenda harus berjalan bersama yakni transfer yang adil dan berkualitas. Serta kemampuan daerah memperbesar pendapatan dan membelanjakannya secara lebih produktif," ujar Fahira.

Keempat, kemandirian ekonomi daerah mempercepat pemerataan kemakmuran. Daerah, kata Fahira, harus mampu mengolah potensi pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, energi, perdagangan, dan sumber daya alam menjadi nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Karena itu, penguatan UMKM, koperasi, BUMD, pasar rakyat, industri pengolahan, hilirisasi berbasis daerah, serta kolaborasi antara daerah produsen dan konsumen perlu terus diperluas. "Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat sumber daya diambil, sementara nilai tambah, pekerjaan, dan kesejahteraannya justru tumbuh di tempat lain," ucap dia.

Kelima, ketahanan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan setiap daerah. Fahira mengatakan ketahanan pangan, energi, air, kesehatan, lingkungan, dan kebencanaan tidak bisa hanya dibangun dari pemerintah pusat.

Setiap daerah perlu memiliki kemampuan mendeteksi risiko, menjaga stok kebutuhan dasar, melindungi lingkungan, memperkuat sistem kesehatan, dan merespons bencana secara cepat.

Menurutnya, kemandirian daerah akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak harga pangan, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, bencana, wabah penyakit, hingga ketidakpastian ekonomi global.

Keenam, kemandirian daerah memperkuat demokrasi, inovasi, dan akuntabilitas.

Fahira menilai pemerintah daerah merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan tersebut harus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi, membuka partisipasi publik, menciptakan inovasi pelayanan, serta memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Ia menegaskan DPD RI akan terus menjalankan perannya sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Hal itu termasuk mengawal hubungan keuangan pusat-daerah, pelayanan dasar, pembangunan wilayah kepulauan, pengelolaan sumber daya, serta pemerataan ekonomi.

"Kemandirian daerah pada akhirnya bukan tujuan yang berdiri sendiri. Tujuan besarnya adalah memastikan rakyat di seluruh daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup aman, mendapatkan pelayanan berkualitas, bekerja, berusaha, dan menikmati hasil pembangunan," kata Fahira. ils/I-1