RAPBN 2027 di Depan Mata, Investor Menanti Jawaban Pemerintah soal Arah Ekonomi Indonesia

Jakarta - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelaku pasar tidak hanya menunggu angka-angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, tetapi juga membutuhkan gambaran yang lebih jelas mengenai arah besar kebijakan ekonomi pemerintah.

“Dalam kondisi normal, pasar biasanya fokus pada angka defisit, target pertumbuhan, atau asumsi makro. Namun tahun ini berbeda,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut dia, pelaku pasar saat ini sudah memiliki gambaran mengenai sejumlah asumsi dasar RAPBN 2027. Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8-6,5 persen, defisit fiskal 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta asumsi nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Karena itu, kata Fakhrul, perhatian pasar kini lebih tertuju pada penjelasan pemerintah mengenai arah kebijakan ke depan, terutama terkait kebijakan fiskal, moneter, pembiayaan pembangunan, serta strategi eksternal Indonesia yang perlu disusun dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten.

Ia menilai setidaknya terdapat empat persoalan utama yang perlu dijawab pemerintah melalui RAPBN 2027.

Pertama, pasar ingin mengetahui apakah RAPBN 2027 akan menjadi awal konsolidasi fiskal setelah berbagai gejolak pada 2026 atau justru menjadi fondasi ekspansi pembangunan yang lebih agresif.

Investor, menurut Fakhrul, perlu memperoleh kejelasan mengenai bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal dalam beberapa tahun mendatang.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyatakan arah kebijakan fiskal 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan APBN.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan tema kebijakan fiskal 2027 adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”

“Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wihadi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis.

Menurut Wihadi, pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap terukur dan berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pendapatan negara disepakati berada pada kisaran 12,01-12,40 persen terhadap PDB, meningkat dari kesepakatan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 11,82-12,40 persen PDB.

Rinciannya meliputi penerimaan perpajakan sebesar 10,16-10,50 persen PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,85-1,89 persen PDB, serta hibah 0,002-0,003 persen PDB.

Peningkatan pendapatan negara akan ditempuh melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan sumber daya alam, serta penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital.

“Optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Wihadi.

Sementara itu, belanja negara disepakati berada pada kisaran 13,81-14,80 persen PDB. Belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar 11,26-12,01 persen PDB dan diarahkan untuk mendukung program kerja prioritas nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Strategi Pemerintah

Kembali ke Fakhrul, persoalan kedua yang menjadi perhatian pasar adalah pembagian peran antara APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara, dan sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut dia, kejelasan pembagian peran tersebut penting agar strategi pembiayaan tidak menimbulkan ketidakpastian sekaligus dapat memberikan gambaran mengenai sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Ketiga, pasar menunggu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang bersumber dari arus portofolio jangka pendek.

Fakhrul menilai keberhasilan menjaga stabilitas pasar keuangan sepanjang tahun ini merupakan capaian penting. Namun, tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen melalui investasi langsung, industrialisasi, serta penguatan neraca pembayaran.

“Keberhasilan menjaga stabilitas pasar keuangan sepanjang tahun ini merupakan pencapaian yang penting, namun tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen,” ujarnya.

Keempat, investor juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah merespons perubahan struktural dalam perekonomian global, terutama meningkatnya biaya modal jangka panjang.

Menurut Fakhrul, dunia dalam beberapa tahun terakhir bergerak menuju kondisi suku bunga jangka panjang yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan Indonesia.

Dalam konteks itu, ia menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dan penyampaian Nota Keuangan menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling ditunggu pasar sepanjang 2026.

“Nota Keuangan juga berfungsi sebagai expectation guidance bagi pasar keuangan. Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan,” tutur Fakhrul.

Ia berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan target pertumbuhan dan indikator fiskal, tetapi juga memberikan peta jalan yang konkret mengenai sumber pertumbuhan, strategi pembiayaan, serta langkah menjaga kredibilitas fiskal.

Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi juga dapat menjadi sinyal yang kuat bagi pelaku pasar mengenai arah ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global dan tingginya biaya pembiayaan.