Pemkab Mimika Komit Dukung Program Strategis Nasional MBG dan Sekolah Rakyat

TIMIKA - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Mimika, Papua Tengah, berkomitmen mendukung pelaksanaan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN), termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Rabu, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah tersebut.

"Kami selalu melakukan koordinasi, buktinya ada program yang saat ini telah berjalan di daerah kami," ujar Johannes.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mimika diluncurkan perdana pada 28 Juli 2025. Saat ini, pelaksanaannya masih berlangsung di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah pinggiran, pesisir, dan pedalaman belum terjangkau.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika saat ini mencapai 20 dapur.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk program tersebut antara lain menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

Pemerintah Kabupaten Mimika juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dipimpin Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal.

Program strategis nasional lainnya yang telah diluncurkan di Mimika ialah Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Program tersebut diluncurkan Bupati Mimika Johannes Rettob pada 10 Oktober 2025.

Pemerintah Kabupaten Mimika mendukung pelaksanaan program tersebut dengan meminjamkan rumah susun bekas Wisma Atlet PON XX Papua di Jalan SP2-SP5 sebagai lokasi belajar sementara.

Selain itu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,5 hektare di kawasan Distrik Iwaka untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen.

"Kami mendukung program pemerintah pusat, buktinya kami juga telah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan sekolah itu," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika juga mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan pada 17 Juli 2025.

Johannes mengatakan terdapat 125 KDMP di Mimika dan seluruhnya telah memiliki badan hukum. Namun, pembangunan sejumlah sarana koperasi masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"125 KDMP sudah punya badan hukum semua, tinggal menunggu anggaran dari pusat untuk dilakukan pembangunan. Ada beberapa yang sudah dibangun tetapi saya belum mendapatkan laporannya," ujarnya.