Infrastruktur Digital Jadi Fondasi Penguat Daya Saing Daerah di Indonesia

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing digital daerah di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan jaringan dan akses internet, melainkan juga perlu diikuti penguatan tata kelola pemerintahan digital serta pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Temuan tersebut tercermin dalam laporan terbaru East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026. Riset ini menunjukkan adanya hubungan antara penguatan infrastruktur, tata kelola digital, dan peningkatan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.

Secara nasional, pilar Kewirausahaan dan Produktivitas menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan skor EV-DCI 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh semakin luasnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha yang kemudian mendorong aktivitas ekonomi digital.

Di sisi pemerintahan, sejumlah daerah mulai memperluas layanan publik berbasis digital, meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperluas transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah turut menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan signifikan secara nasional.

Infrastruktur dan Tata Kelola Mendorong Daya Saing Daerah

Peningkatan skor EV-DCI di tingkat provinsi menunjukkan pola yang berbeda-beda. Sebagian daerah mengalami kemajuan terutama karena pembangunan infrastruktur digital, sementara daerah lainnya memperoleh dorongan dari penguatan tata kelola, pengembangan talenta digital, maupun peningkatan pemanfaatan teknologi.

Papua Barat Daya menjadi salah satu daerah dengan peningkatan paling mencolok. Provinsi yang merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia tersebut naik 15 peringkat, dari posisi ke-33 menjadi peringkat ke-18 secara nasional.

Skor daya saing digital Papua Barat Daya meningkat dari 34,9 menjadi 43,8. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh perluasan infrastruktur digital, termasuk bertambahnya desa yang mendapatkan akses sinyal 4G serta hadirnya layanan Hyper 5G di Sorong.

Perbaikan konektivitas tersebut kemudian berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Volume transaksi QRIS di provinsi tersebut tercatat tumbuh 280,6 persen secara tahunan, sementara jumlah merchant QRIS meningkat 24,5 persen.

Capaian Papua Barat Daya memperlihatkan bagaimana peningkatan konektivitas dapat membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk masuk lebih jauh ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Sulawesi Selatan Perkuat Tata Kelola Digital

Di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan kembali masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan daya saing digital tertinggi. Provinsi tersebut naik satu peringkat ke posisi ke-10 dengan skor 48,9.

Berbeda dengan Papua Barat Daya, peningkatan Sulawesi Selatan terutama ditopang oleh penguatan tata kelola digital pemerintah daerah. Pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah meningkat lebih dari 20 poin.

Perbaikan tersebut didukung oleh peningkatan indeks SPBE, percepatan transaksi digital pemerintah daerah, serta penguatan aspek keamanan siber.

Pada saat yang sama, perekonomian Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,9 persen pada triwulan I 2026. Sektor informasi dan komunikasi terus menunjukkan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa setelah infrastruktur konektivitas tersedia, penguatan tata kelola digital dapat menjadi faktor penting dalam mendorong daya saing digital daerah.

Kalimantan Timur Konsisten Naik

Kalimantan Timur juga mencatatkan peningkatan dalam EV-DCI 2026. Provinsi tersebut naik dua peringkat ke posisi keenam nasional dengan skor 52,4. Provinsi ini menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang berada di enam besar peringkat EV-DCI 2026.

Salah satu faktor yang mendukung perluasan akses digital di wilayah tersebut adalah program Internet Desa Gratis yang digagas pemerintah provinsi. Hingga akhir 2025, program tersebut telah menjangkau 802 dari 841 desa di Kalimantan Timur.

Perluasan akses internet memberikan peluang bagi masyarakat di tingkat desa untuk memanfaatkan layanan publik digital, pendidikan, hingga pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perkembangan konektivitas tersebut juga berjalan bersamaan dengan pertumbuhan UMKM dan kredit perbankan yang meningkat 17,4 persen secara tahunan.

Jawa Timur dan Jawa Tengah Menguat

Di Pulau Jawa, Jawa Timur naik ke peringkat ketiga nasional dengan skor EV-DCI sebesar 58,0. Peningkatan daya saing digital di provinsi tersebut didukung oleh kualitas infrastruktur digital yang semakin baik, pengembangan BTS 4G, serta integrasi layanan publik berbasis digital. Sementara itu, Jawa Tengah naik ke peringkat kedelapan nasional dengan skor 51,7.

Perluasan akses internet gratis menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat fondasi digital di provinsi tersebut. Program tersebut telah diperluas ke 327 desa, termasuk wilayah yang sebelumnya mengalami blank spot dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintahan juga berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi. Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen secara tahunan. Realisasi investasi meningkat 28,9 persen, sementara seluruh 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut mencatatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di atas 90 persen.

Infrastruktur Perlu Diikuti Pemanfaatan

Gambaran dari sejumlah provinsi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital merupakan fondasi penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan daya saing digital.

Ketersediaan konektivitas membuka akses terhadap teknologi, tetapi dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi akan semakin besar ketika diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kemampuan digital, serta pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha.

Papua Barat Daya memperlihatkan dampak perluasan konektivitas terhadap aktivitas transaksi digital. Sulawesi Selatan menunjukkan pentingnya tata kelola setelah fondasi konektivitas tersedia. Sementara Kalimantan Timur memperlihatkan bagaimana perluasan akses internet hingga tingkat desa dapat membuka peluang baru bagi layanan publik dan aktivitas ekonomi. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, penguatan infrastruktur berjalan bersamaan dengan integrasi layanan publik dan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, peningkatan daya saing digital daerah tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa luas jaringan internet tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur tersebut dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Temuan EV-DCI 2026 memperlihatkan bahwa ketika konektivitas, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi berkembang secara beriringan, transformasi digital dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing daerah.