Pengembangan PLTS 100 GW Harus Diperkuat Kesiapan Jaringan

Indonesia memiliki potensi EBT 3.687 GW, termasuk tenaga surya 3.294 GW, tetapi baru 16,33 GW yang dimanfaatkan pada 2026.

Jakarta- Rencana pengembangan kelistrikan nasional membuka peluang investasi hingga 2.133,7 triliun rupiah, tetapi besarnya potensi tersebut masih menghadapi tantangan realisasi, terutama untuk mengejar target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut peluang investasi itu berasal dari implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM M Rudy Salahuddin mengatakan sekitar 1.341,8 triliun rupiah dari peluang investasi tersebut ditujukan untuk energi baru terbarukan (EBT) melalui skema independent power producer (IPP).

"Implementasi RUPTL membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk EBT (energi baru terbarukan) melalui skema independent power producer," kata Rudy, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (29/9).

Berdasarkan RUPTL 2025–2034, tambahan kapasitas 69,5 GW terdiri atas 42,6 GW atau 61 persen EBT, 10,3 GW atau 15 persen sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW atau 24 persen pembangkit fosil. PLTS menjadi sumber EBT dengan tambahan kapasitas terbesar, yakni 17,1 GW.

Dari sisi ketenagakerjaan, kebutuhan sektor pembangkitan diperkirakan mencapai lebih dari 836 ribu pekerja, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya merupakan green jobs.

Namun, besarnya peluang investasi masih berhadapan dengan kesenjangan antara potensi energi terbarukan dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 GW, termasuk tenaga surya sekitar 3.294 GW. Sementara kapasitas EBT yang telah dimanfaatkan pada 2026 baru sekitar 16,33 GW atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi tersebut.

Di tengah peluang investasi tersebut, pemerintah mendorong target PLTS 100 GWp dalam tiga tahun. Target itu membuat kapasitas yang tercantum dalam RUPTL 2025–2034 perlu disesuaikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi RUPTL diperlukan untuk mengakomodasi target tersebut.

"Ini RUPTL-nya mesti direvisi, karena di sini kebutuhannya masih sekitar 69,5 (GW) di tahun 2034, padahal Bapak Presiden kemarin mendorong agar dikembangkan proyek, terutama untuk solar panel sebesar 100 gigawatt-peak," kata Airlangga.

Sistem Kelistrikan

Sementara itu, konsultan pembangunan infrastruktur global Arup mengingatkan bahwa target besar tidak cukup hanya dengan membuka peluang investasi. Kepastian proyek dan kesiapan sistem kelistrikan menjadi faktor penting agar investasi benar-benar masuk dan proyek dapat dibangun.

Global Energy Leader Arup John Ammentorp mengatakan PLTS termasuk teknologi yang relatif cepat diterapkan karena proyeknya dapat diselesaikan dalam satu hingga tiga tahun.

"PLTS merupakan salah satu teknologi yang mudah diterapkan dan dapat memberikan dampak besar dalam waktu relatif cepat. Proyek dapat diselesaikan dalam satu, dua, hingga tiga tahun," kata Ammentorp.

Menurut dia, target PLTS 100 GW merupakan ambisi besar yang dapat memberikan gambaran kepada industri mengenai arah pengembangan energi Indonesia. Namun, realisasinya membutuhkan kepastian ketersediaan lahan, tahapan pengembangan proyek, rantai pasok dan kontrak.

Kesiapan jaringan listrik juga menjadi faktor penting untuk menampung tambahan pembangkit. Penguatan jaringan perlu mencakup interkoneksi antarpulau agar listrik yang dihasilkan dapat disalurkan ke pusat permintaan.

Ammentorp mengatakan perencanaan jaringan harus didukung data aliran energi yang memadai. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan lokasi pembangkit surya sekaligus mengidentifikasi wilayah yang mampu menampung tambahan beban listrik tanpa membebani jaringan yang ada.