Transnistria Negara Warisan Soviet yang Tak Diakui

Salah satu faktor paling menentukan dalam perang ini adalah keberadaan militer Russia. Saat Uni Soviet runtuh, pasukan Soviet yang ditempatkan di kawasan tersebut berubah status menjadi bagian dari militer Russia—yang paling terkenal adalah bekas Tentara ke-14 (14th Guards Army). Dalam perang 1992, unsur pasukan Rusia terlibat dalam konflik dan membantu mengubah keseimbangan kekuatan hingga gencatan senjata tercapai pada Juli 1992.

Perang memang berhenti, tetapi persoalan politiknya tidak pernah benar-benar selesai. Dari situlah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai frozen conflict (konflik membeku). Tidak ada perang besar selama puluhan tahun, tetapi juga tidak ada perjanjian final mengenai status wilayah tersebut. Moldova menganggap Transnistria sebagai bagian sah dari negaranya, Transnistria menganggap dirinya merdeka, sementara Russia menjadi kekuatan eksternal yang memegang pengaruh besar atas keseimbangan tersebut.

Berjalan sebagai Negara

Memasuki Transnistria dapat memberikan kesan yang membingungkan. Di sana terdapat gedung pemerintahan, kepolisian, bank, sekolah, layanan publik, pasukan keamanan, hingga mata uang sendiri. Namun secara internasional, seluruh institusi ini tidak membuat Transnistria menjadi negara berdaulat.

Inilah karakter unik wilayah tersebut: de facto state, tetapi bukan de jure state. Transnistria telah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sendiri selama lebih dari tiga dekade, namun hampir tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan dunia luar. Bahkan Rusia sendiri tidak mengakui Transnistria sebagai negara merdeka, meskipun Moskow terus memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer.

OSCE sejak tahun 1993 menjalankan misi di Moldova untuk membantu mencapai penyelesaian politik. Mandat organisasi tersebut berangkat dari prinsip bahwa penyelesaian konflik harus mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Moldova, sembari memberikan status khusus bagi Transnistria. Dengan kata lain, selama puluhan tahun dunia internasional memilih formula kompromi: tidak mengakui kemerdekaan Transnistria, tetapi berusaha keras menghindari pecahnya perang baru. Di sinilah isu ini bergeser dari sekadar separatisme lokal menjadi persoalan geopolitik Eropa.

Posisi Transnistria sangat strategis. Ia berada di antara Moldova dan Ukraina, sementara Moldova sendiri terletak di antara Ukraina dan Rumania (negara anggota NATO dan Uni Eropa). Bagi Russia, mempertahankan pengaruh di Transnistria berarti memiliki titik pijak politik dan militer di kawasan yang berorientasi ke Barat.

Negara yang Aneh

Ada sisi unik lain dari Transnistria. Kekuatan politik di sana tidak hanya berpusat pada pemerintah. Selama bertahun-tahun, konglomerasi bisnis bernama Sheriff berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik paling dominan. Bisnisnya merambah berbagai sektor, mulai dari ritel, perbankan, media, industri, hingga klub olahraga.

Pengaruh Sheriff begitu gurita sehingga kerap dianggap sebagai pemegang kendali nyata atas kehidupan ekonomi Transnistria. Financial Times bahkan menggambarkan Sheriff sebagai sebuah kerajaan korporasi yang memiliki pengaruh sangat luas terhadap dinamika politik dan ekonomi wilayah tersebut.

Transnistria menampilkan wajah lain dari sebuah negara yang tidak diakui: ia bukan sekadar panggung konflik antara Moldova dan Russia, melainkan jalinan rumit antara kepentingan bisnis lokal, elite politik, identitas etnis, sejarah Soviet, serta ketergantungan ­energi. hay