Kabar Gembira, BPS: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat di 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

BPS mencatat indeks literasi keuangan masyarakat pada 2026 sebesar 69,57 persen, naik 2,93 basis poin dibandingkan 2025 yang sebesar 66,64 persen.

“Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa Indeks Literasi Keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57 persen yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, literasi keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan.

Amalia merinci berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks literasi keuangan di perkotaan tercatat lebih tinggi, yakni sebesar 72,54 persen, dibandingkan dengan perdesaan sebesar 64,42 persen.

Sementara berdasarkan jenis keuangan, indeks literasi keuangan konvensional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan keuangan syariah sebesar 43,07 persen.

“Pada tahun 2026, literasi keuangan konvensional sebesar 69,57 persen, sementara syariah sebesar 43,07 persen. Jika dibandingkan tahun 2026, capaian indeks literasi keuangan konvensional meningkat sekitar 2,93 persen basis poin,” jelasnya.

Kemudian, untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen pada 2026, meningkat 0,87 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 92,74 persen.

“Kenaikan ini pertama berasal dari keuangan konvensional yang meningkat dari 92,61 persen menjadi 93,53 persen,” tutur Amalia.

Inklusi keuangan sendiri merupakan ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan wilayah, indeks inklusi keuangan di perdesaan tercatat sebesar 90,39 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 95,47 persen.

“Indeks inklusi keuangan 2026 perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dimana untuk perkotaan meningkat 0,99 persen basis poin sementara pedesaan meningkat 0,36 persen basis poin,” terang Amalia.

Adapun SNLIK 2026 menggunakan metodologi survei dengan sampel yang tersebar di 38 provinsi 514 kabupaten/kota.

Wawancara dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.

Pendataan lapangan dilakukan pada 26 Januari - 18 Februari 2026 dengan jumlah responden sebanyak 75.000 responden.

Survei SNLIK 2026 merupakan kolaborasi antara BPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).