DPRD DKI Dorong Perlindungan Siswa Kurang Mampu hingga Bebas Tunggakan

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta agar pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kebijakan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui skema bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Ke depan, saya akan terus mendorong pemerintah DKI Jakarta memperkuat kebijakan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari pembebasan tunggakan, bantuan seragam gratis, hingga beasiswa," kata Kenneth di Jakarta, Senin (10/8).

Dia mengatakan di Jakarta masih ditemukan keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, dan membayar tunggakan administrasi sekolah serta biaya perlengkapan sekolah.

Kent, sapaan akrabnya, mengaku mendapat pengaduan dari warga mengenai adanya siswa SMK Al-Irsyad, Jakarta Pusat, bernama Ibrahim yang masih menunggak administrasi pendidikan dan perlengkapan sekolah.

Untuk itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menggunakan dana pribadi untuk membayarkan uang sekolah serta menebus seragam siswa tersebut sehingga dapat melanjutkan proses belajar dengan layak.

Kenneth mengatakan bantuan tersebut diberikan agar siswa yang bersangkutan dapat melanjutkan proses belajar tanpa terkendala persoalan administrasi sekolah maupun kelengkapan atribut.

"Setelah mendengar langsung kondisinya, saya putuskan untuk membantu menggunakan dana dari gaji dan tunjangan saya. Saya ingin proses pendidikan siswa ini dapat terus berjalan tanpa hambatan," ujar Kenneth.

Dia menegaskan pendidikan merupakan hak setiap anak dan tidak seharusnya terhambat oleh persoalan biaya administrasi maupun kelengkapan sekolah.

Oleh karena itu, Kenneth menyatakan akan mendukung dengan memberikan skema bantuan dengan menggunakan uang pribadi dari gaji dan tunjangannya sebagai anggota dewan.

"Ketika saya mengetahui ada siswa yang kesulitan, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan membantu semampunya. Bantuan ini bentuk kepedulian agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan tenang dan bermartabat," tutur Kenneth.

Menurut dia, kepedulian terhadap akses pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh elemen masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi.

Dia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui skema bantuan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, kata dia, persoalan tunggakan administrasi dapat diminimalkan melalui mekanisme bantuan yang tepat sasaran, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa, sehingga setiap siswa harus diberikan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya.

Selain itu, Kent mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan siswa yang terancam putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.