Empat Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Sulsel Jadi Motor Program Pendidikan Inklusif

JAKARTA – Pengoperasian Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dengan mengintegrasikan layanan pendidikan, pembinaan karakter, serta dukungan sosial dalam satu ekosistem, program ini berpotensi menekan kesenjangan pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial.

Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik, kesinambungan pendanaan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan menghasilkan SDM yang lebih kompetitif di masa depan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beroperasi dalam rangka memperluas akses pendidikan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan SRT merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” kata Dody di Jakarta, Jumat (7/8).

Kementerian PU memastikan 4 Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026 sebagai bagian dari dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.

Keempat SRT tersebut berada di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone, yang kini mulai melayani 1.508 siswa.

Seiring dimulainya kegiatan belajar, Kementerian PU terus menyempurnakan utilitas pendukung agar seluruh fasilitas berfungsi optimal. Di SRT Kabupaten Barru, percepatan penyelesaian sistem penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan koordinasi lintas instansi bersama pemerintah daerah.

Selama proses tersebut, kebutuhan air bersih tetap dipenuhi melalui distribusi mobil tangki sehingga pelaksanaan MPLS dan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.

Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Sulsel, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat dalam kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta instalasi pengolahan limbah, sistem penyediaan air bersih, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Seluruh prasarana tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama.

Keempat SRT tersebut menampung 1.508 siswa, terdiri atas 446 siswa di Sidrap, 393 siswa di Barru, 340 siswa di Tana Toraja, dan 329 siswa di Bone. Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, kawasan SRT mulai dihidupkan oleh aktivitas pendidikan.

Para siswa hadir bersama orang tua dan disambut kepala sekolah, guru, serta wali asuh yang akan mendampingi proses pembelajaran maupun kehidupan berasrama.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun 9 Sekolah Rakyat Terintegrasi yang pelaksanaan MPLS-nya dilakukan secara bertahap. Dengan beroperasinya 4 SRT tersebut, hingga saat ini 7 dari 9 Sekolah Rakyat telah melaksanakan MPLS, yakni di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.

Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Wajo akan memulai MPLS pada gelombang berikutnya seiring penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung agar seluruh fasilitas siap berfungsi optimal sejak awal kegiatan belajar mengajar.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini juga sejalan dengan Visi PU 608, khususnya target 0 persen kemiskinan, melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang membuka akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, Kementerian PU terus menghadirkan infrastruktur yang aman, fungsional, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.