Penduduk Jakarta Susut Jadi 10,87 Juta Jiwa di Semester I 2026, Dukcapil Perkuat IKD

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta terus memperkuat akurasi data kependudukan sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Langkah tersebut seiring dirilisnya Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 3 Agustus 2026 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil yang mengusung tema Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi digital public infrastructure.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sebanyak 10.878.676 jiwa, terdiri atas 5.457.133 laki-laki dan 5.421.543 perempuan yang berdomisili di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 2.838 jiwa dibandingkan Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2025.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto mengatakan data kependudukan memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data. Menurutnya, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mendukung implementasi e-government melalui penguatan peran NIK dan IKD sebagai fondasi infrastruktur digital publik yang mampu menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi.

"Data kependudukan sebagai basis pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau data driven policy. Dukcapil DKI Jakarta mendukung Pemerintah Pusat terkait implementasi e-government atau digitalisasi government dalam memperkuat peran strategis NIK dan IKD sebagai fondasi infrastruktur digital publik dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat, aman dan terintegrasi," ujar Denny Wahyu Haryanto.

Sebagai pusat perekonomian dan layanan pemerintahan nasional, DKI Jakarta juga mencatat capaian aktivasi IKD tertinggi di Indonesia dengan persentase 37,87 persen. Seluruh kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bahkan telah melampaui target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen, dengan Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan capaian tertinggi mencapai 74,23 persen.

Denny menegaskan identitas digital kini bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan menjadi bagian penting dalam transformasi layanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem keamanan berlapis, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, perbankan, hingga bantuan sosial secara lebih cepat, aman, dan transparan melalui perangkat digital. 

"Di DKI Jakarta, NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi dari transformasi Digital Public Infrastructure. Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem keamanan berlapis, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat menikmati akses layanan publik secara jauh lebih cepat, transparan, dan aman langsung dari genggaman mereka," kata Denny. 

Selain memperkuat integrasi data, Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga terus mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan melalui Program Kampung Sadar Adminduk (KAMSA). Program tersebut dijalankan melalui empat pilar utama, yakni sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data, sadar pemanfaatan data, dan sadar melayani sebagai upaya mewujudkan data kependudukan yang semakin akurat sekaligus mendukung pembangunan yang tepat sasaran.