Rwanda Bidik Perjanjian Dagang Bebas dengan Indonesia

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia sedang melakukan pembahasan dan negosiasi terkait perdagangan bebas dengan Rwanda.

"Kementerian Luar Negeri mendorong dan sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan negara seperti Rwanda dan Mauritius," kata Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kemlu RI, Daniel Tumpal Simanjuntak, di Jakarta pada Kamis (30/7).

Daniel menjelaskan bahwa target Direktorat Jenderal HEKSP adalah mendorong perluasan diversifikasi pasar, dengan salah satu sasarannya adalah sejumlah negara Afrika.

Daniel menambahkan bahwa Kemlu RI juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam melakukan pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lainnya.

"Arahan Bapak Menlu jelas, bahwa Kemlu membantu (dan) bekerja sama dengan berbagai K/L lain untuk membuka akses pasar," kata Daniel.

Pada 17 Juli 2026, Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Indonesia dan Rwanda sedang membahas Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) sebagai salah satu penguatan kerja sama kedua negara.

Dia menyebutkan bahwa delegasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kementerian Perdagangan RI, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia telah mengunjungi Ibu Kota Rwanda, Kigali, pada Februari 2026 untuk membahas perjanjian tersebut.

Harelimana menilai bahwa pembahasan PTA merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, dan menambahkan bahwa kunjungan delegasi Indonesia kemudian disusul oleh kunjungan delegasi Rwanda ke Jakarta pada Juni 2026.

Dubes juga menyebutkan bahwa hubungan kedua negara juga terus diperkuat melalui pertukaran budaya dan interaksi masyarakat. Ant