Militer Jangan Terlalu Jauh Urus Pangan

TNI adalah garda terdepan menjaga negara, sedangkan urusan pertanian menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan petani.

Jakarta – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program ketahanan pangan dinilai perlu memiliki batas yang jelas agar tidak mengurangi fokus prajurit terhadap tugas utamanya menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Sejumlah akademisi dan pengamat menilai dukungan TNI terhadap sektor pangan tetap penting, namun sebaiknya ditempatkan sebagai pendukung, bukan pengambil peran utama dalam pengelolaan pertanian.

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, I Nengah Muliarta, mengatakan pemerintah memiliki niat baik dengan melibatkan TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, menurutnya, pelibatan tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi sipil.

Ia menyatakan sependapat dengan pandangan analis pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, yang sebelumnya mengingatkan pentingnya menjaga fokus TNI terhadap tugas pokok sebagai alat pertahanan negara.

“Pandangan Mas Hanif Rahadian itu sangat tepat dan beralasan. Sebagai orang yang membedah masalah pangan dari sisi akademis, saya melihat bahwa niat pemerintah melibatkan TNI untuk memperkuat urusan perut rakyat memang berniat baik,” ujar I Nengah di Jakarta, Minggu (26/7).

Menurutnya, pembagian peran antara TNI dan instansi sipil harus dipahami secara jelas. Ia mengibaratkan hubungan tersebut seperti fungsi dalam sebuah rumah.

“Ibarat sebuah rumah, TNI itu sejatinya adalah benteng dan garda terdepan yang bertugas menjaga seluruh bangunan dari ancaman perampok luar, sementara Kementerian Pertanian dan para petani adalah koki yang bertanggung jawab penuh meracik makanan di dapur,” jelasnya.

I Nengah mengatakan prajurit tetap dapat dilibatkan dalam mendukung program ketahanan pangan, terutama pada kondisi yang membutuhkan kemampuan logistik dan penanganan keadaan darurat, bukan mengambil alih tugas teknis pertanian.

“Boleh-boleh saja prajurit membantu mengangkat karung beras saat dapur sedang kerepotan atau membenahi jalur logistik yang tertutup bencana, tetapi tentu bukan berarti mereka yang harus mengambil alih tugas meracik bumbu dan mengurus menu sehari-hari,” katanya.

Menurutnya, pelibatan TNI dalam urusan sipil telah memiliki dasar melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ia menilai jaringan teritorial TNI hingga tingkat Babinsa, kedisiplinan personel, dan kemampuan logistik dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi pupuk, mengamankan infrastruktur vital, maupun memanfaatkan lahan tidur sebagai cadangan pangan.

Namun, ia menegaskan terdapat batas yang tidak boleh dilampaui.

“TNI tidak dirancang untuk menggantikan peran dinas pertanian, akademisi, apalagi para petani itu sendiri. Urusan teknis seperti analisis kesuburan tanah, penanganan hama, pemuliaan benih, hingga tata niaga dan harga beras di pasar sepenuhnya merupakan ranah instansi sipil dan otoritas pangan,” tegasnya.

Menurut I Nengah, apabila militer terlalu jauh masuk ke pengelolaan teknis pertanian maupun perdagangan pangan, hal itu bukan hanya tidak sesuai dengan kompetensi prajurit, tetapi juga berpotensi membuat lembaga sipil menjadi pasif.

“Selain tidak sesuai dengan keahlian utama prajurit, hal itu berisiko membuat lembaga sipil menjadi pasif dan terlalu bergantung pada instruksi komando,” ujarnya.

Kedaulatan Nasional

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pelibatan TNI dalam sektor pertanian merupakan langkah positif untuk memperkuat berbagai aspek kedaulatan nasional.

“Itu justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa, menegakkan kedaulatan di berbagai macam sektor, bukan hanya kedaulatan keamanan negara,” ujarnya.

Menurut Dave, peran TNI saat ini juga mendukung kedaulatan pangan, energi, hingga digital. “Nah, di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan,” pungkasnya.