Benda Diduga Bom Meledak di Manila Sebelum Pidato Kenegaraan Presiden Marcos

MANILA - Sebuah bom rakitan meledak di dekat pintu masuk Kementerian Kehakiman Filipina pada Senin (27/7) pagi, kata para pejabat, beberapa jam sebelum sebuah alat peledak yang diduga belum meledak ditemukan di dekat Senat negara itu.

Ledakan yang terjadi tepat setelah tengah malam, yang tidak menimbulkan korban jiwa, dan penemuan bom kedua yang diduga sebagai bom tersebut terjadi beberapa jam sebelum Presiden Filipina Ferdinand Marcos dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan tahunan.

Kepala Kepolisian Nasional Jose Melencio Nartatez Jr mengatakan kepada wartawan pada hari Senin, ada "kemungkinan besar kedua (insiden) tersebut saling terkait".

Dia mengatakan, meskipun polisi memiliki rencana darurat untuk "ancaman bom, pemboman sebenarnya, dan hal-hal lain... sesuatu berhasil lolos dari pengawasan kami dan meledak di depan Departemen Kehakiman".

Belum jelas seberapa besar ledakan yang terjadi pagi dini hari itu.

"Kami masih melakukan penyelidikan, jadi kami belum bisa memberikan rincian tentang seberapa besar atau kecil ledakan itu," kata juru bicara kepolisian Manila, Philipp Ines, kepada AFP.

Gambar yang diposting media Filipina menunjukkan sesuatu seperti kaca depan kendaraan yang retak akibat ledakan dan sejumlah kecil puing.

Dalam sebuah laporan, polisi mengatakan alat peledak di Senat telah terlihat di jalan yang berbatasan dengan gedung tersebut sesaat sebelum pukul 08.30 pagi oleh seorang pengemudi truk derek, yang kemudian memberi tahu petugas keamanan.

Personel yang terlatih dalam menangani bahan peledak menyingkirkan material dari lokasi kejadian yang meliputi sumbu peledak, jam, dan sebuah wadah berisi "bubuk cokelat" untuk diuji.

Juru bicara kepolisian regional, Hazel Asilo, menolak untuk memperkirakan besarnya ledakan yang mungkin dihasilkan oleh alat tersebut.

Pidato Marcos pada hari Senin disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan politik. Wakil Presiden Sara Duterte sedang menjalani proses pemakzulan, sementara para pemilih juga diguncang oleh skandal korupsi yang terkait dengan proyek-proyek pengendalian banjir fiktif.