Anak-anak yang Dilayani dengan Baik Bisa Jadi Tolok Ukur Sukses Layanan Publik

JAKARTA – Pertinggi layanan untuk anak-anak karena itu bisa menjadi cermin kesuksesan pelayanan publik secara keseluruhan. Ombudsman RI (ORI) menegaskan pemenuhan hak anak atas layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan berbagai laporan yang diterima Ombudsman RI dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih adanya tantangan dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pelayanan publik yang aman, inklusif, dan bebas dari malaadministrasi.

"Pelayanan publik yang berkualitas bagi anak merupakan kewajiban negara. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang dapat diakses secara adil dan tanpa diskriminasi," kata Nuzran saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Karena itu, Ombudsman RI akan terus mengawal agar hak-hak anak dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari malaadministrasi.

Memperingati Hari Anak Nasional Ke-42 Tahun 2026, Ombudsman RI mengingatkan pemenuhan hak anak atas pelayanan publik yang berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Sepanjang tahun 2024–2026, ORI menerima 2.186 laporan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik bagi anak, yang didominasi 2.184 laporan pada sektor pendidikan.

Dalam pelayanan sektor pendidikan, misalnya, Nuzran mengungkapkan isu yang paling banyak diadukan meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)/Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebanyak 694 laporan, pungutan liar 601 laporan, pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) 413 laporan, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 191 laporan, dan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 285 laporan.

Berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman RI, ia mengatakan berbagai persoalan tersebut masih didominasi oleh dugaan malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur, permintaan atau penerimaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, tindakan tidak patut, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten, perbuatan melawan hukum, serta diskriminasi dan konflik kepentingan.

Adapun 10 kantor perwakilan Ombudsman RI dengan jumlah pengaduan tertinggi berada di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Timur, Sumatera Barat, Jakarta Raya, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Sulawesi Tenggara.

Dia menambahkan data tersebut membuktikan permasalahan tata kelola pelayanan pendidikan bagi anak terjadi secara masif di berbagai daerah.

"Pelaksanaan SPMB/PPDB menjadi salah satu isu yang paling banyak diadukan masyarakat," tuturnya.

Disebutkan bahwa tren pengaduan SPMB/PPDB mencatatkan 265 laporan pada tahun 2024, 251 laporan pada tahun 2025, dan 178 laporan pada tahun 2026.

Pokok permasalahan yang dilaporkan, kata dia, meliputi sengketa mekanisme seleksi, penetapan kuota peserta didik, kendala sistem pendaftaran daring, perubahan persyaratan secara sepihak, penetapan hasil seleksi yang tidak transparan, hingga penyimpangan dalam pelaksanaan jalur penerimaan peserta didik.

Nuzran menyampaikan bentuk dugaan malaadministrasi yang paling dominan dalam pengaduan SPMB/PPDB berupa penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan.

Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan SPMB/PPDB tidak hanya berkaitan dengan persaingan akademik, tetapi juga menyangkut kepatuhan penyelenggara pendidikan terhadap prosedur dan regulasi pelayanan publik yang berlaku.