Upaya Menekan Korupsi, APIP Diharapkan Bisa Jadi Andalan

DENPASAR – Korupsi semakin nyaman menjadi jalan hidup bangsa ini. Tak heran di mana-mana terjadi penggangsiran hak orang lain. Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan korupsi memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lembaga ini untuk mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di seluruh wilayah Bali.

"Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Mari kita ikuti kegiatan ini melalui aksi nyata untuk mencegah semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum," kata Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dewa Made Indra mengatakan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan dari KPK menjadi bagian penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Atas nama Pemprov Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," ujarnya.

Dalam pembahasan teknis, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Bali Rustam menekankan pentingnya mengubah pola pengawasan APIP dari pemeriksaan administratif menjadi pengawasan strategis berbasis risiko sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.

Transformasi tersebut menuntut inspektorat daerah memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, menyusun daftar risiko, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Selain itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan masa pembinaan hingga Desember 2026 untuk meningkatkan hasil evaluasi kapabilitas APIP yang pada 2025 masih berada di Level 2 atau kategori terstruktur.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo mengatakan penguatan APIP sebagai garda terdepan pengawasan pemerintahan harus didukung independensi kelembagaan, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta sinergi lintas instansi.

"Efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan, melainkan harus tercermin dari kemampuan APIP mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut, memperbaiki sistem pengendalian intern, dan mencegah terulangnya penyimpangan," kata Yudawan.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.2 KPK Nurul Ichsan Alhuda menambahkan terdapat tiga area rawan korupsi di pemerintah daerah yang perlu mendapat pengawasan ketat berbasis risiko.

Ketiga area tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

KPK menekankan pengawasan APIP harus memastikan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai kebutuhan masyarakat dan bebas dari konflik kepentingan, belanja hibah tepat sasaran serta terverifikasi, dan pengadaan barang dan jasa terbebas dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga, hingga gratifikasi.

Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui audit dan tindak lanjut cepat terhadap temuan penyimpangan.

"Keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk rekomendasi konkret seperti koreksi anggaran pada 2026 dan 2027," ujar Nurul.