Usai Dugaan Korupsi, BGN Diminta Bentuk Dewan Pengawas

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan terbuka terhadap usulan pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah sorotan terhadap tata kelola program tersebut menyusul dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pihak.

Menurut Sudaryono, pengawasan yang lebih kuat justru diperlukan agar pelaksanaan program prioritas nasional itu semakin transparan dan akuntabel.

"Saya belum dapat informasi lebih lanjut. Tentu saja intinya kita bekerja benar. Ada dewan pengawas menurut saya lebih baik, ditambah pengawas-pengawas swasta. Kalau ada hal-hal yang tidak benar ya silakan dilaporkan. Saya membuka diri untuk segala inisiatif," katanya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (22/7).

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola Program MBG setelah muncul proses hukum yang melibatkan sejumlah pihak. Meski demikian, Sudaryono menegaskan seluruh proses penyelidikan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Ia mengatakan BGN akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebutuhan penyidik dalam mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi.

"Kalau ada pihak yang diperiksa, diduga, menjadi tersangka, atau saksi, itu urusan penegak hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya investigasi dan penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Sebagai kepala badan yang baru, saya akan mendukung apa pun yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum," ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono mengakui proses hukum yang berlangsung tidak boleh mengganggu pelaksanaan Program MBG. Ia mengajak seluruh pegawai BGN tetap fokus menjalankan tugas meski sebagian di antaranya tengah menghadapi proses hukum.

"Saya ingin tim saya yang memiliki persoalan hukum mengikuti seluruh proses yang berlaku. Kita mendukung penuh penegakan hukum. Namun BGN harus tetap bekerja optimal. Jangan larut dalam pesimisme dan kesedihan. Kita harus tetap optimistis," katanya.

Selain memperkuat pengawasan internal, Sudaryono juga meminta masyarakat ikut mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut dia, masyarakat dapat langsung melapor kepada BGN maupun pemerintah daerah apabila menemukan pelaksanaan program yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Kalau ada dapur yang tidak benar, segera laporkan. Kita akan langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar. Jangan sampai kesalahan satu atau dua pihak membuat seluruh program dianggap keliru," ujarnya.

Tidak Boleh Rapat Tertutup

Sudaryono juga menegaskan BGN akan mengubah pola kerja menjadi lebih terbuka. Ia mengatakan tidak boleh lagi ada rapat-rapat tertutup atau pembahasan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi terkait Program MBG.

"Kalau ada rapat bisik-bisik, rapat rahasia, empat mata, sudah tidak perlu lagi. Kita terang-terangan saja. Indonesia cerah, tidak perlu gelap-gelap. Yang gelap-gelap biasanya mencurigakan," kata Sudaryono usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Ia menambahkan seluruh pegawai, mitra, hingga pengelola SPPG diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjalankan program dengan integritas.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap Program MBG, Sudaryono juga meminta masyarakat membantu meluruskan informasi yang keliru mengenai program tersebut. Namun, ia menegaskan setiap dugaan pelanggaran yang benar-benar terjadi tetap harus diungkap dan tidak boleh ditutupi.

"Kalau ada pelanggaran yang benar, tentu harus disampaikan apa adanya. Yang penting jangan sampai ada hoaks atau fitnah," katanya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut kini menghadapi tantangan besar berupa tuntutan peningkatan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas agar anggaran yang besar dapat dikelola secara efektif serta tepat sasaran.