Delapan Dekade Hari Oeang, APBN Dituntut Makin Berisi

JAKARTA – Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) menjadi momentum untuk merefleksikan peran strategis keuangan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menopang pembangunan nasional.

Di tengah tantangan fiskal, ketidakpastian global, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan negara dituntut semakin adaptif, transparan, dan akuntabel.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa APBN bukan sekadar instrumen penerimaan dan belanja, melainkan harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat dalam rangka peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.

“Kedaulatan ekonomi dan keuangan bukan hanya tentang memiliki mata uang dan lembaga keuangannya sendiri, tetapi juga tentang kemampuan negara menggunakan seluruh instrumennya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera,” kata Suahasil dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/10).

Menkeu menekankan tiga peran utama APBN untuk mewujudkan cita-cita negara mampu membiayai pembangunan, menjaga pelayanan publik, dan melindungi rakyat.

Pertama, APBN harus mampu menumbuhkan perekonomian melalui belanja pendidikan dan kesehatan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur yang memperluas akses dan menurunkan biaya usaha; serta dukungan fiskal bagi investasi, produksi, dan ekspor.

Kedua, APBN harus mampu melindungi masyarakat, terutama ketika menghadapi kenaikan harga, gangguan pekerjaan, maupun bencana. Melalui perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan dasar, negara harus hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menkeu juga menekankan pentingnya memastikan seluruh dukungan tersebut tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketiga, APBN harus dikelola secara kredibel dan bertanggung jawab. Penguatan pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Suahasi menekankan agar setiap upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diiringi dengan disiplin fiskal yang terjaga.

Menkeu juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk menuntaskan pelaksanaan APBN tahun 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027 agar dapat mendukung agenda pembangunan.

“Anggaran tersebut harus menjadi layanan yang berfungsi, pembangunan yang bermanfaat, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Inilah makna amanah kita sebagai Nagara Dana Rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara. Kita harus memahami bahwa setiap keputusan fiskal membawa dampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.