Pengamat Soroti Belanja Negara, Jangan Sampai Pertumbuhan Hanya Dinikmati Segelintir

LAMONGAN – Analis kebijakan publik Mohammad Anas RA mendorong pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat hingga daerah.

Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia itu mengatakan pemerintah juga perlu menjaga stabilitas ekonomi serta mengantisipasi risiko eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.

“Pemerintah perlu memastikan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah,” kata Mohammad Anas di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (24/10).

Ia menjelaskan risiko eksternal yang perlu diantisipasi antara lain konflik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta risiko dalam pengelolaan utang negara.

Menurut dia, perbaikan kebijakan ekonomi diperlukan di tengah kecemasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi keluarga, terutama terkait harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan dan biaya berobat.

Anas sebelumnya juga menyoroti evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dua tahun memimpin.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei yang dirujuknya, 58 persen responden tidak puas terhadap kondisi ekonomi dan 47 persen tidak puas terhadap penegakan hukum serta pemberantasan korupsi.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa 45 persen responden setuju terhadap perombakan kabinet sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap on track hingga September 2026.

Dia melaporkan defisit APBN 2026 mencapai Rp 319 triliun atau setara 1,24% terhadap PDB pada September lalu.

"Defisit mencapai Rp319 triliun atau 1,24% dari APBN pada September," paparnya.

Angka tersebut semakin melebar dari posisi Agustus sebesar 0,9%. Namun, defisit ini lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 1,56% terhadap PDB atau Rp 371,5 triliun.

Defisit terjadi karena nilai belanja Rp2.660,5 triliun pada September 2026 lebih besar dari pendapatan negara Rp2.341,5 triliun.

Sejalan dengan ini, Suahasil mengemukakan keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp125,5 triliun.

Hingga akhir tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap PDB.