Persaingan di LTS Bayangi Pertemuan Asean

MANILA – Bentrokan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) membayangi pertemuan negara-negara Asia tenggara pada Selasa (21/7) setelah Amerika Serikat (AS) mengutuk tindakan berbahaya Tiongkok di perairan yang diperebutkan tersebut.

Pernyataan AS tersebut disampaikan beberapa menit setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio tiba di Filipina, tempat 11 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) diharapkan akan membahas berbagai isu, termasuk status pengucilan yang terus berlanjut terhadap Myanmar yang dilanda perang saudara.

Sebelum berangkat dari Washington DC pada Senin (20/7), Menlu Rubio mengatakan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan pertemuan singkat dengan diplomat tertinggi Tiongkok, Wang Yi, yang juga akan berada di Manila.

Dalam sebuah opini yang diterbitkan Selasa pagi di Filipina, Menlu Rubio memuji komitmen Washington DC terhadap kebebasan navigasi di Asia tenggara dan payung pertahanan regional yang telah diberikan AS.

"Kebebasan ini sama sekali tidak terjamin. Jika perairan ini jatuh di bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik AS maupun negara-negara Asean akan menghadapi ancaman baru yang serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka," tulis dia, yang jelas-jelas merujuk pada Tiongkok.

Beijing saat ini mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh LTS, jalur perdagangan global yang vital, meskipun ada putusan internasional yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Pada Senin lalu, pelaut Filipina dan Tiongkok bentrok di Second Thomas Shoal di LTS dalam insiden yang merupakan pertikaian di laut serius pertama dalam beberapa bulan terakhir. Manila mengatakan personel Penjaga Pantai Tiongkok telah menyerang pelaut Filipina di dekat kapal sengaja didamparkan dan kini yang berfungsi sebagai pos militer terdepan di gosong pasir yang disengketakan.

Beijing mengatakan Filipina memprovokasi insiden tersebut dengan mengirimkan orang-orang menggunakan perahu karet kecil untuk mendekati kapal mereka.

Bentrok tersebut semakin menimbulkan keraguan terhadap harapan akan adanya kode etik yang telah lama diidam-idamkan antara Asean dan Tiongkok untuk jalur perairan tersebut, sebuah upaya yang menurut para analis kemungkinan besar tidak akan menghasilkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

Isu Myanmar

Isu yang lebih pelik lainnya yang dihadapi para menteri luar negeri Asia tenggara yaitu mengenai bagaimana mengintegrasikan kembali Myanmar, sebuah negara anggota yang secara resmi dikecualikan dari KTT Asean sejak junta militernya merebut kekuasaan pada tahun 2021.

Pada bulan Mei lalu, para pemimpin Asean keluar dari pertemuan yang penuh emosi di Cebu yang berakhir dengan keluarnya seruan dari Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, yang menginginkan penyempurnaan rencana lima poin Asean tersebut yang telah lama tertunda untuk mengakhiri perang saudara berdarah di Myanmar.

Tailan yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar dan menampung jutaan pengungsi, telah memimpin upaya untuk reintegrasi penuh.

Pekan lalu, beberapa hari setelah menteri luar negeri Myanmar bertemu dengan sekelompok menteri luar negeri Asean di Bangkok, Menteri Luar Negeri Tailan, Sihasak Phuangketkeow ,mengatakan kepada AFP bahwa pemimpin Min Aung Hlaing akan berkunjung ke negaranya pada Agustus mendatang.

"Sebaiknya Myanmar dibawa kembali ke dalam pangkuan (Asean)," kata Menlu Sihasak. "Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kita perlu berbicara, kita perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan," imbuh dia.

Namun pihak lain di blok tersebut menyesalkan kurangnya kemajuan pada rencana perdamaian lima poin yang telah lama terhenti dan menjadi dasar dari upaya dialog.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan kepada wartawan pada Mei lalu bahwa negaranya tetap menentang pembicaraan tingkat tinggi selama aksi penindasan di Myanmar masih terjadi. AFP/I-1