Serap 37.833 Tenaga Kerja, Proyek Hilirisasi Danantara Dinilai Harus Perkuat SDM

Jakarta – Proyek hilirisasi yang dijalankan Danantara diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja melalui investasi senilai Rp225 triliun. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM), arah kebijakan yang konsisten, serta sinergi antarpemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai peningkatan kualitas SDM dan penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi yang konsisten menjadi kunci utama keberhasilan proyek-proyek hilirisasi nasional.

Menurut Bhima, langkah Danantara yang saat ini menggarap 26 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai Rp225 triliun akan memberikan dampak maksimal apabila didukung tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

"Hilirisasi akan sangat terbantu dengan SDM yang siap kerja dan dapat langsung diserap oleh kebutuhan industri hilir," kata Bhima di Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut dia, pengembangan SDM tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan teknis. Pemerintah juga perlu menciptakan tenaga kerja yang mampu berinovasi agar Indonesia tidak terus bergantung pada tenaga kerja asing (TKA).

Selain itu, Bhima menilai pemerintah perlu memiliki roadmap hilirisasi yang konsisten agar terbentuk rantai industri yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

"Proyek hilirisasi seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri agar mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat," ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan lain dalam pengembangan hilirisasi, mulai dari ketersediaan infrastruktur, pembiayaan, hingga dampak lingkungan. Menurut Bhima, beberapa proyek seperti hilirisasi batu bara membutuhkan investasi yang sangat besar dan berpotensi memengaruhi reputasi Danantara dari sisi lingkungan.

"Jika Indonesia memiliki visi yang kuat, koordinasi yang baik antar-pemangku kepentingan, dan SDM yang mumpuni, seharusnya kita mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal melalui strategi hukum, diplomasi ekonomi, dan kebijakan yang selaras dengan aturan internasional, terutama terkait aspek lingkungan," katanya.

Dari sisi pembiayaan, Bhima menilai Danantara perlu menerapkan daftar investasi ramah lingkungan (green list) yang sesuai dengan standar investasi global guna meningkatkan daya tarik bagi investor.

"Kuncinya Danantara membuat semacam green list investasi yang sesuai standar investasi global ramah lingkungan," ujarnya.

Bhima juga menyoroti posisi Danantara yang kini telah menjadi Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Menurutnya, keanggotaan tersebut harus diikuti dengan penerapan Santiago Principles dalam proses seleksi proyek hilirisasi.

"Danantara sudah bergabung dengan koalisi SWF dunia dan memiliki standar Santiago. Itu harus diterapkan dalam praseleksi proyek," katanya.

Ia menilai Danantara perlu memperkuat proses seleksi proyek, manajemen risiko, termasuk risiko fiskal, pengukuran dampak, serta meningkatkan koordinasi untuk meminimalkan potensi konflik kebijakan.

"Danantara perlu mengambil posisi sebagai jembatan antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan investor," ujar Bhima.

Koordinasi dan Pengawasan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan hingga ke tingkat daerah agar implementasi proyek hilirisasi berjalan efektif.

Menurut Faisal, pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif karena pemerintah pusat tidak mungkin mengawasi seluruh pelaksanaan proyek secara langsung di berbagai wilayah Indonesia.

"Pemerintah daerah harus dilibatkan. Tanpa keterlibatan mereka, mustahil pemerintah pusat bisa melakukan supervisi secara optimal karena rentang wilayah yang sangat luas," katanya.

Ia juga menilai pelaku usaha di daerah, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK), harus menjadi bagian dari rantai pasok proyek hilirisasi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

"Bukan hanya pelaku usaha besar dari pusat, tetapi juga pelaku usaha di daerah harus dilibatkan agar hilirisasi memberikan dampak yang lebih inklusif," ujarnya.

Sebelumnya, Danantara melaporkan tengah mengembangkan 26 proyek hilirisasi yang mencakup berbagai komoditas strategis, seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, serta pengembangan bioavtur, bioetanol, industri kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan ayam terintegrasi.

Pelaksanaan proyek dilakukan dalam dua tahap. Fase pertama dimulai melalui groundbreaking pada 6 Februari 2026 dengan enam proyek prioritas di 13 lokasi senilai Rp109 triliun yang diperkirakan menyerap 11.456 tenaga kerja.

Selanjutnya, fase kedua dimulai pada 29 April 2026 dengan 10 proyek prioritas di 13 lokasi senilai Rp116 triliun dan diproyeksikan menyerap 26.377 tenaga kerja.

Bhima menegaskan Indonesia perlu tetap ambisius dalam mengembangkan hilirisasi karena memiliki potensi besar di sektor pangan, perikanan, hingga energi terbarukan. Namun, seluruh proyek harus dijalankan sesuai prosedur dengan memperhatikan kesiapan teknis, pendanaan, kondisi sosial, dan aspek lingkungan.

"Indonesia memang harus ambisius. Kita memiliki potensi besar dari sektor pangan, perikanan hingga energi terbarukan. Yang terpenting, setiap proyek harus memenuhi aspek kesiapan teknis, finansial, sosial, dan lingkungan," kata Bhima.