Utusan Asean Berdialog dengan Oposisi dan Negosiator Junta

BANGKOK - Utusan khusus Asean untuk Myanmar telah melakukan dialog dengan kelompok pemberontak etnis minoritas dan komite negosiasi junta dalam upaya untuk mengatasi perang saudara, dengan kedua belah pihak menyatakan keterbukaan untuk berdialog. Informasi ini disampaikan Manila pada Selasa (14/7).

Pembicaraan tersebut berlangsung di Tailan pada Senin (13/7), menyusul pertemuan terpisah sehari sebelumnya antara menteri luar negeri dari 11 negara anggota Asean dan mitranya dari Myanmar, yang merupakan pembicaraan tatap muka pertama mereka sejak kudeta militer tahun 2021 yang memicu konflik nasional.

Kepemimpinan Myanmar yang didukung junta militer telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi Asean karena kegagalannya mematuhi inisiatif perdamaian Konsensus Lima Poin Asean yang telah berjalan selama lima tahun, tetapi beberapa negara anggota Asean berharap pertemuan pada Minggu (12/7) dapat menghasilkan kemajuan.

Utusan khusus Asean yang juga adalah Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro,  telah berdialog untuk membahas langkah selanjutnya dalam dialog politik nasional yang inklusif dengan perwakilan dari beberapa kelompok pemberontak Myanmar dan Komite Negosiasi Solidaritas dan Perdamaian Nasional yang dibentuk oleh junta militer, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.

“Semua pihak menyatakan keterbukaan terhadap proses dialog dan menekankan pentingnya dialog yang konstruktif,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.

Pernyataan dari Manila ini kemudian ditegaskan kembali oleh Menlu Tailan, Sihasak Phuangketkeow.

“Utusan khusus Asean untuk Myanmar telah mengadakan pembicaraan terpisah dengan para negosiator yang didukung militer dan beberapa kelompok pemberontak, dengan semua pihak mengakui bahwa tidak ada solusi militer untuk perang saudara,” ucap Menlu Sihasak.

Pada pertemuan Senin lalu, Menlu Lazaro dan Menlu Sihasak bertemu dengan enam kelompok pemberontak, termasuk Persatuan Nasional Karen dan Partai Progresif Nasional Karenni, selain bertemu juga dengan Komite Negosiasi Solidaritas dan Perdamaian Nasional yang didukung junta militer Myanmar.

"Kami berharap pada akhirnya kami dapat menemukan titik temu di mana kami dapat memulai beberapa pembicaraan," kata Menlu Sihasak. "Saat ini mungkin akan berupa pembicaraan untuk pembicaraan terkait bagaimana cara melakukan pembicaraan, di mana pembicaraan akan dilakukan. Tailan sendiri siap berperan sebagai fasilitator dan menyediakan tempat untuk perundingan perdamaian di masa mendatang,” imbuh dia.

Rencana Kunjungan

Sementara itu pada Rabu (15/7), Menlu Sihasak mengatakan bahwa pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, akan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Tailan pada bulan Agustus sejak ia mengundurkan diri sebagai kepala junta untuk menjadi pemimpin sipil pada April lalu.

“Sebaiknya Myanmar dibawa kembali ke dalam pangkuan Asean,” kata Menlu Sihasak dalam konferensi pers di Bangkok. “Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kita perlu berbicara, kami perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan,” imbuh dia.

Jika tak hambatan, kunjungan ini akan menjadi perjalanan pertama Min Aung Hlaing ke negara tetangga tersebut sejak perubahan jabatannya, dan menyusul kunjungan ke India, Tiongkok, dan Laos, anggota Asean, dalam beberapa pekan terakhir.

“Belum jelas siapa yang akan ditemui Min Aung Hlaing di Tailan. Kami sedang menyusun rencana kunjungan resmi itu,” ucap Menlu Sihasak.

Terkait dinamika perkembangan terbaru ini, pakar Asia tenggara dari International Institute for Strategic Studies, Morgan Michaels, mengatakan kepada AFP bahwa normalisasi akan segera terjadi, dan ia memperkirakan menteri luar negeri dan pemimpin Myanmar akan diundang kembali ke blok Asean di tingkat politik.

“Ini bukan soal apakah akan terjadi, tetapi kapan akan terjadi,” kata Michaels.

Sebagai negara tetangga, menurut Michaels, Tailan telah menghadapi dampak perang saudara di Myanmar, termasuk pertempuran yang kadang-kadang melintasi perbatasannya dan menampung jutaan pengungsi Myanmar.

“Sebagian besar pengamat menerima bahwa Tailan memiliki posisi yang sah karena ingin melihat deeskalasi dan stabilisasi di Myanmar,” kata Michaels. AFP/ST/I-1