15 Daerah Jadi Percontohan Kapitalisasi Bonus Demografi

KABUPATEN BOGOR - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menjadikan 15 kabupaten dan kota sebagai daerah percontohan penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk mengoptimalkan bonus demografi.

“Hari ini kami mengundang 15 kabupaten/kota dalam rangka sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menata agar ke depan masing-masing kabupaten/kota semakin baik,” kata Wihaji di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ia menjelaskan, 15 daerah tersebut dipilih sebagai contoh dalam penerapan sekitar 30 indikator prioritas pembangunan kependudukan yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.

Daerah tersebut meliputi Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar.

Selain 15 kabupaten/kota tersebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut menjadi peserta dalam kegiatan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai PJPK, kapitalisasi bonus demografi, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang berlangsung selama lima hari di Cibinong.

Wihaji mengatakan PJPK dirancang agar setiap pemerintah daerah memiliki arah pembangunan kependudukan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi penduduk di wilayah masing-masing.

“Misalnya jumlah penduduk sekian, maka yang dikerjakan adalah A, B, C. Biar nanti dalam mendesain di masing-masing kabupaten/kota ini semakin baik,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan indikator pembangunan kependudukan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang antara lain tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita.

“Kalau mereka mengerjakan 30 indikator itu, maka nanti secara otomatis IPM-nya naik, angka harapan hidupnya naik, angka lama sekolahnya naik, kemudian Indeks Pembangunan Keluarganya juga naik,” kata Wihaji.

Ia menekankan bahwa pembangunan kependudukan memiliki tantangan tersendiri karena hasilnya tidak dapat terlihat secara langsung seperti pembangunan infrastruktur fisik. “Kita ini, dalam tanda petik, manusia yang kita bangun supaya lebih berkualitas, tambah sehat, pendidikannya semakin tinggi. Jadi salah satu tantangannya adalah kita perlu menjelaskan secara utuh,” ujarnya.

Selain pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kependudukan dalam jangka menengah dan panjang, Wihaji menyebut dukungan pembiayaan menjadi tantangan lain yang perlu diatasi.

Karena itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung implementasi PJPK di daerah. “Kami juga kerja sama dengan Kemendagri untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah apabila mengerjakan indikator yang kita sampaikan kepada Kemendagri,” kata Wihaji.

Siapkan Insentif

Kemendukbangga saat ini insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dengan capaian baik.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan pemberian insentif tersebut dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Nanti kalau mereka kita evaluasi memiliki capaian prestasi yang baik, kita akan mengupayakan insentif berikutnya. Kita sudah sepakat dengan Kemendagri. Jumlahnya masih kita diskusikan,” kata Budi.

Ia menjelaskan insentif tersebut direncanakan diberikan pada 2027, dengan mekanisme dan besaran yang masih dalam pembahasan bersama Kemendagri.

Menurut dia, sebanyak 15 kabupaten/kota yang menjadi daerah percontohan PJPK telah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada 2026 dan diprioritaskan kembali untuk memperoleh bantuan tersebut pada 2027.

Budi menyebut Kemendukbangga sebelumnya menghadapi pembatasan alokasi BOKB pada 2027. Namun, pihaknya memperjuangkan agar 15 daerah percontohan tetap diprioritaskan menerima bantuan untuk mendukung operasionalisasi PJPK.

Selain alokasi dasar BOKB, pemerintah akan mengevaluasi capaian masing-masing daerah sebagai dasar untuk mengupayakan tambahan insentif. “Yang tambahan insentifnya nanti menunggu kesepakatan dengan Kemendagri,” kata Budi.

Ia menjelaskan PJPK merupakan instrumen tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang terencana sejak lahir hingga lanjut usia. Ant/S-2