Musyawarah Taswirul Afkar Diskusikan Tantangan NU Jelang Muktamar

YOGYAKARTA – Majlis Musyawarah Taswirul Afkar menggelar diskusi bertema "Menatap NU 100 Tahun ke Depan" di Pondok Pesantren Taswirul Afkar, Bulan, Tlangu, Wonosari, Klaten, Ahad (12/7). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, Selasa (14/7), forum tersebut membahas dua tema besar, yakni isu-isu publik yang berkaitan dengan pajak pesangon, perampasan aset, serta gaji guru dan dosen, dan pembahasan mengenai tantangan serta arah pengembangan NU pada masa mendatang. Musyawarah diikuti sekitar 30 peserta yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, serta wilayah Yogyakarta-Solo Raya dengan latar belakang yang beragam.

Panitia penyelenggara, Zuhdi Aburrahman, mengatakan forum tersebut diselenggarakan untuk mengisi momentum menjelang Muktamar NU melalui diskusi mengenai berbagai persoalan publik sekaligus membayangkan arah perjalanan organisasi dalam satu abad berikutnya.

Dalam pembahasan bertema "Menatap NU 100 Tahun ke Depan", peserta menilai pentingnya melihat capaian NU selama hampir satu abad terakhir sebagai pijakan dalam menyusun langkah ke depan. Forum mengemukakan cita-cita membangun masyarakat yang sehat atau baldah thayyibah wa rabbun ghafur serta khaira ummah, yakni masyarakat yang sehat dari aspek ekonomi, jasmani, rohani, maupun bidang kehidupan lainnya.

Peserta musyawarah, K. Sulhani Hermawan dari Sukoharjo, menyampaikan bahwa cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai kreativitas yang berpijak pada kebutuhan dan kepentingan jamiyah di tingkat lokal. Sementara itu, Saiful Huda Shadiq menilai kemandirian NU tidak hanya dimaknai dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kebudayaan dan bidang lainnya agar organisasi dapat menjalankan perannya sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam forum itu, peserta juga mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi NU dan masyarakat nahdliyin. Sejumlah peserta menilai masyarakat basis NU kini semakin berada dalam sistem pasar yang terbuka sehingga memunculkan tantangan baru. Abi S. Nugraha, misalnya, menilai kebutuhan penguatan di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan tersebut.

Selain itu, peserta menyampaikan sejumlah catatan terkait kelembagaan NU, antara lain mengenai hubungan organisasi dengan negara, perlunya sinergi program, kejelasan status aset organisasi, transparansi pengelolaan keuangan, pentingnya mempertimbangkan rekam jejak dalam rekrutmen kepengurusan, penguatan otoritas ulama, hingga perlunya data yang lebih lengkap mengenai masyarakat basis NU.

Forum juga menilai masyarakat nahdliyin masih menghadapi berbagai dampak kebijakan politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya direspons oleh organisasi. Karena itu, peserta memandang perencanaan masa depan NU perlu mempertimbangkan capaian yang telah diraih sekaligus berbagai tantangan yang muncul, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) sebagai pijakan dasar yang terus dikontekstualisasikan.

Dalam diskusi tersebut, A. Dimyathi Ahmad menyampaikan perlunya rekonstruksi sejarah NU untuk membangun kesadaran organisasi yang berpihak pada masyarakat basis, sekaligus mendorong hubungan yang lebih koheren antara NU dan negara. Sementara itu, Hidayatuh Thayyibah menilai diperlukan rekonstruksi kesadaran mengenai relasi NU dengan negara, perubahan nilai, dan instrumen yang dibutuhkan organisasi.

Peserta lainnya, Budi Santoso dari Jawa Timur, mengibaratkan pembenahan NU seperti merawat sebuah pohon, mulai dari akar, batang, ranting, hingga daun. Menurutnya, nilai-nilai tasawuf, tarekat, dan kemandirian sebagai akar organisasi perlu terus diperkuat.

Tim perumus komisi "Menatap Seratus Tahun NU" yang terdiri atas Mariam Vitriati, Saiful Huda Shofiq, Machmud Nasrudin Arsyad, Luthfi Aziz, dan Ghozi Nurul Islam kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi. Beberapa di antaranya ialah reaktualisasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern, penguatan kemandirian yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, pengembangan khazanah pemikiran Islam pesantren untuk memperkuat masyarakat sipil, penataan hubungan NU dengan negara, serta penguatan organisasi dan sumber daya manusia melalui strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Menurut Nur Khalik Ridwan yang memandu komisi tersebut, cita-cita membangun masyarakat yang sehat perlu terus menjadi orientasi NU agar organisasi tetap relevan bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagaimana dicita-citakan para pendirinya.