Jika RI Turun ke “Frontier Market”, Dampak ke Stabilitas Ekonomi Makin Meluas

» Selama transparansi sebatas komitmen administratif tanpa perubahan nyata dalam tata kelola, maka kepercayaan pasar akan terus tergerus.

JAKARTA - Ancaman penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market oleh S&P Dow Jones Indices menjadi peringatan serius bahwa persoalan transparansi di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum terselesaikan. 

Peneliti Senior Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Erwin Syahrial menilai peringatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata karena menyangkut kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.

Erwin mengatakan BEI selama ini telah menyampaikan berbagai komitmen untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar. Namun, hingga kini progres yang terlihat masih jauh dari harapan.

“Pasar membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar roadmap atau komitmen. Jika lembaga pemeringkat internasional masih mengangkat isu yang sama berulang kali, berarti reformasi yang dilakukan belum cukup meyakinkan pelaku pasar global,” kata Erwin.

Ia juga menyayangkan rendahnya realisasi penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada tahun ini. Dari target sekitar 50 perusahaan melantai di bursa, hingga kini baru dua emiten yang berhasil mencatatkan sahamnya.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan sentimen pasar yang masih lemah dan mencerminkan bahwa perusahaan memilih menunda aksi korporasi karena menilai momentum pasar belum kondusif.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata jumlah IPO, melainkan kepercayaan investor terhadap kualitas pasar. Tanpa transparansi kepemilikan saham, pengawasan yang kuat terhadap praktik perdagangan, serta kepastian penegakan aturan, likuiditas pasar akan sulit pulih. Akibatnya, Indonesia berisiko kehilangan daya tarik dibandingkan negara lain yang terus memperbaiki tata kelola pasar modalnya.

Erwin menegaskan pemerintah bersama otoritas pasar modal perlu menjadikan peringatan dari S&P Dow Jones dan sebelumnya MSCI sebagai momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya status emerging market, tetapi juga arus modal jangka panjang, biaya pendanaan perusahaan, dan reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi. Reformasi harus bergerak lebih cepat dan terukur agar kepercayaan investor dapat dipulihkan,” katanya.

Dihubungi di waktu lain, Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi menegaskan, masuknya Indonesia ke watchlist S&P Dow Jones Index merupakan peringatan serius terhadap kualitas tata kelola pasar modal nasional.

Menurutnya, persoalan yang disorot bukan sekadar pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi menyangkut kepercayaan investor terhadap transparansi, perlindungan investor, dan kredibilitas regulasi.

“Saya melihat, sorotan S&P DJI mengenai transparansi kepemilikan saham menunjukkan bahwa persoalan utama bukan kekurangan regulasi, melainkan konsistensi implementasi dan efektivitas pengawasan,” katanya.

Selama transparansi hanya menjadi komitmen administratif tanpa perubahan nyata dalam tata kelola, lanjutnya, kepercayaan pasar akan terus tergerus.

Badiul mengingatkan, kondisi pasar modal saat ini juga tercermin dari lemahnya aktivitas penghimpunan modal. Dari target sekitar 50 perusahaan yang direncanakan IPO tahun ini, realisasinya baru dua perusahaan.

“Ini mengindikasikan bahwa tantangan pasar modal Indonesia juga berasal dari faktor domestik, mulai dari kepastian regulasi hingga persepsi risiko investor,” jelasnya.

Jika dalam satu tahun ke depan permasalahan tidak diselesaikan dan Indonesia benar-benar turun ke kategori Frontier Market, dampaknya akan meluas ke stabilitas ekonomi.

Sebagai skenario estimasi, biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi meningkat sekitar 20-75 basis poin. Dengan kebutuhan pembiayaan APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, tambahan beban bunga utang dapat berada pada kisaran 3,5-10 triliun rupiah per tahun.

“Di sisi lain, potensi arus keluar modal diperkirakan dapat mencapai 2–5 miliar dollar AS, yang berisiko memberi tekanan pada nilai tukar rupiah dan mempersempit ruang kebijakan moneter Bank Indonesia,” tegas Badiul.

Isu Sistemik

Badiul menekankan, persoalan ini tidak dapat dipandang semata sebagai isu internal BEI. Kredibilitas pasar modal merupakan bagian dari fondasi ketahanan fiskal dan stabilitas moneter.

“Ketika kepercayaan investor melemah, biaya pembangunan ikut meningkat karena negara harus membayar utang lebih mahal, sementara dunia usaha menghadapi biaya modal yang semakin tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, menjaga status Indonesia sebagai emerging market pada akhirnya juga berarti menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.