Kemendikdasmen Catat 2,9 Juta Anak Tidak Sekolah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan data mencengangkan mengenai adanya 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah. Mayoritas dari jutaan anak yang kehilangan hak pendidikan tersebut berada pada jenjang usia Sekolah Menengah Atas (SMA).

Fenomena memprihatinkan ini dipicu oleh akumulasi masalah faktor ekonomi keluarga serta tantangan geografis di daerah terpencil. Selain itu, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan formal di kalangan generasi muda saat ini juga memperburuk keadaan.

"Kami sedang merumuskan formula kebijakan penanganan yang komprehensif melalui jalur formal maupun layanan khusus agar jutaan anak ini bisa segera kembali belajar," kata Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, Kamis (9/7.

Langkah taktis tersebut dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan masa depan bonus demografi nasional yang sedang berjalan.

Potensi lonjakan angka pengangguran terbuka di masa mendatang menjadi ancaman nyata jika masalah ini diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penanganan serius dari hulu ke hilir harus segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Pemerintah daerah juga harus bergerak cepat melakukan validasi data di lapangan agar penyaluran bantuan pendidikan bisa tepat sasaran," ujar sosiolog pendidikan.

Validasi akurat dinilai menjadi kunci utama agar program Kartu Indonesia Pintar tidak salah sasaran lagi.

Sinergi lintas sektoral antara kementerian dan komunitas peduli pendidikan menjadi pilar penting dalam menyelesaikan benang kusut ini. Jika kolaborasi ini berjalan optimal, maka target pengentasan anak putus sekolah akan lebih mudah dicapai.

Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu mengembalikan anak-anak usia produktif ke ekosistem pembelajaran yang jauh lebih layak dan inklusif. Target besar pencapaian Indonesia Emas pun tidak akan sekadar menjadi slogan kosong tanpa bukti nyata di lapangan.

Seluruh elemen bangsa kini menaruh harapan besar pada transformasi kebijakan pendidikan baru yang sedang digodok pemerintah pusat. ils/I-1