Fitch Nilai Ketidakpastian Kebijakan jadi Faktor Utama Hambat Kepercayaan Investor

JAKARTA - Peringatan Fitch Ratings terhadap kondisi ekonomi Indonesia dinilai sebagai sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi, menyebut fondasi ekonomi nasional mulai menghadapi tekanan yang semakin nyata.

“Penyempitan surplus perdagangan yang kini berbalik menjadi defisit, rupiah yang menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kelompok negara sekelas, penurunan cadangan devisa sebesar 4,6 persen sepanjang Maret–Mei 2026, serta meningkatnya posisi short valas Bank Indonesia hingga hampir 27 miliar dollar AS menunjukkan bahwa risiko eksternal tidak lagi dapat dianggap sebagai gejolak sementara,” kata Badiul.

Menurut Badiul, yang lebih mengkhawatirkan adalah akar persoalannya. Fitch menilai ketidakpastian kebijakan atau policy uncertainty masih menjadi faktor utama yang menghambat kepercayaan investor.

“Persepsi bahwa pengambilan keputusan semakin terpusat, ditambah ketidakjelasan implementasi sejumlah kebijakan strategis seperti pemusatan ekspor komoditas melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), meningkatkan premi risiko dan menurunkan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Ia juga menyoroti biaya dari intervensi Bank Indonesia untuk menjaga rupiah. Sekilas, intervensi BI memang mampu menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek. Namun stabilitas tersebut dibayar dengan berkurangnya cadangan devisa dan semakin ketatnya likuiditas domestik.

“Jika tekanan arus modal keluar terus berlangsung, maka sebagaimana diperingatkan Fitch, tekanan terhadap peringkat utang Indonesia akan semakin besar,” kata Badiul.

Ruang Fiskal Semakin Sempit

Dalam konteks fiskal, Badiul memaparkan data perbandingan yang mencolok. Pada 2026, utang negara telah menembus 10 ribu triliun rupiah 500 miliar dollar AS diantaranya utang luar negeri. Sedangkan, beban bunga diperkirakan 30 miliar dollar AS per tahun atau 540 triliun rupiah dengan asumsi kurs 18.000 rupiah per dollar AS.

“Dengan pendapatan APBN sekitar 2.800 triliun rupiah dan defisit sekitar 700 triliun rupiah, maka kombinasi beban bunga dan defisit mencapai sekitar 1.240 triliun rupiah atau sekitar 44 persen dari pendapatan negara,” paparnya.

Sebagai pembanding, menjelang krisis 1998 beban bunga hanya 21 persen dari APBN, dengan cadangan devisa 47 persen dari utang luar negeri dan surplus perdagangan 20 persen dari utang luar negeri.

“Bandingkan dengan kondisi 2026. Cadangan devisa sekitar 158 miliar dollar AS hanya setara 31 persen dari total utang luar negeri. Surplus perdagangan sekitar 41 miliar dollar AS hanya 8 persen dari utang luar negeri, bahkan pada kuartal II telah berubah menjadi defisit. Artinya, bantalan eksternal Indonesia relatif lebih tipis,”tegasnya.

Badiul menekankan, kondisi ini bukan berarti Indonesia mengulangi krisis 1998, tetapi menunjukkan bahwa beberapa indikator ketahanan eksternal justru bergerak ke arah yang perlu diwaspadai.

Badiul mendorong pemerintah tidak cukup hanya menjaga optimisme pasar. Hal yang lebih mendesak adalah memulihkan kredibilitas kebijakan melalui disiplin fiskal, penguatan tata kelola utang, kepastian regulasi, transparansi kelembagaan, serta memperkuat sektor eksternal.

“Kepercayaan investor dibangun oleh kualitas kebijakan, bukan oleh narasi,” tegasnya.

Sejarah katanya mengajarkan bahwa krisis hampir selalu diawali oleh akumulasi sinyal yang diabaikan. Peringatan Fitch seharusnya menjadi momentum melakukan koreksi kebijakan sejak dini. Dalam tata kelola fiskal, mengabaikan sinyal peringatan selalu lebih mahal daripada melakukan pembenahan sebelum risiko berubah menjadi krisis.

“Pemerintah harus mulai jujur pada rakyat ada masalah dalam mengelola uang negara. DPR harus melakukan pengawasan secara lebih serius agar fiskal dikelola dengan baik dan untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Badiul.

Perkuat Kredibilitas

Di kesempatan lain, pengamat ekonomi STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan catatan Fitch tersebut patut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi. Menurutnya, tekanan eksternal tidak cukup direspons hanya dengan menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga melalui kepastian arah kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan pelaku pasar.

“Hal yang paling penting bukan hanya mempertahankan stabilitas jangka pendek, tetapi memastikan investor melihat adanya konsistensi kebijakan. Kepercayaan merupakan fondasi utama arus modal, investasi, maupun stabilitas nilai tukar,” kata Aditya.

Ia menilai menyempitnya surplus perdagangan hingga mulai muncul defisit pada periode tertentu membuat salah satu bantalan utama ekonomi eksternal Indonesia melemah. Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi yang berdampak pada penurunan cadangan devisa dan pengetatan likuiditas domestik.

“Cadangan devisa memang dibangun untuk menjaga stabilitas ketika terjadi gejolak. Namun apabila penurunannya berlangsung terus-menerus akibat arus modal keluar dan pelemahan kepercayaan investor, ruang kebijakan akan menjadi semakin sempit. Karena itu, memperkuat fundamental ekonomi jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan intervensi pasar,” katanya.

Aditya menilai perhatian Fitch terhadap meningkatnya posisi short valas Bank Indonesia juga menunjukkan biaya mempertahankan stabilitas rupiah menjadi semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan upaya memperkuat aliran devisa melalui peningkatan ekspor bernilai tambah, investasi langsung, dan pendalaman pasar keuangan domestik.

Ia juga menyoroti penilaian Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Menurut Aditya, dunia usaha dan investor pada dasarnya dapat menerima perubahan kebijakan selama arah, mekanisme, dan implementasinya jelas. Sebaliknya, perubahan yang belum memiliki kepastian operasional justru berpotensi meningkatkan persepsi risiko.

“Investor tidak hanya melihat tujuan kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dijalankan. Kepastian regulasi, tata kelola yang transparan, dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia di mata pasar global,” katanya.

Aditya menambahkan rencana pemerintah memusatkan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia perlu disertai mekanisme operasional yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha maupun investor.